Aktivis Serukan Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Biden
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah membuat publik semakin berani mendorong lebih keras guna mengakhiri perang di Gaza.
Pendapat itu diungkap para aktivis antiperang dan pendukung pro-Palestina kepada Middle East Eye.
Pada saat yang sama, mereka mengatakan surat perintah tersebut merupakan perkembangan yang sangat tidak memadai, mengingat pembantaian yang masih berlangsung di Gaza.
Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang dikatakan berkisar antara 44.000 hingga 186.000 orang atau bahkan lebih, para aktivis di Amerika Serikat (AS) mengatakan perkembangan tersebut akan menjadi langkah maju dalam menjadikan Israel sebagai negara paria, meskipun prioritas tetap untuk menemukan cara menghentikan aliran senjata ke Israel, yang ditolak oleh pemerintah AS.
Pada hari Kamis (21/11/2024), kelompok hak asasi manusia bergegas menanggapi pemungutan suara Senat yang gagal yang dipimpin oleh Senator Bernie untuk memblokir penjualan senjata baru ke Israel pada malam sebelumnya, serta perkembangan lain di kemudian hari yang melihat Kongres memberikan suara mendukung Resolusi 9495; yang, jika disahkan oleh Senat, akan mempermudah kriminalisasi dan penargetan badan amal dan lembaga nirlaba pro-Palestina di AS.
Beth Miller, direktur politik Jewish Voice for Peace, menyebut, “RUU tersebut lima alarm kebakaran bagi siapa pun yang berusaha melindungi kebebasan berbicara, masyarakat sipil, dan demokrasi."
Beberapa jam sebelum pengumuman ICC pada hari Kamis, Israel menewaskan hampir 100 warga Palestina dalam serangan udara terpisah, yang menandakan niat Israel melanjutkan kampanye pemboman yang menghancurkan di Gaza utara.
Meskipun prospek gencatan senjata tampak lebih jauh dari sebelumnya, penyelenggara mengatakan surat perintah tersebut akan sangat memengaruhi dunia untuk mengisolasi Israel atas kejahatannya yang sedang berlangsung.
"Israel, di seluruh dunia sekarang, bahkan di Amerika Serikat, dipandang sebagai negara Zionis yang terpinggirkan, rasis, supremasi kulit putih, dan penjajah-pemukim," tegas Hatem Abudayyeh, organisator Jaringan Komunitas Palestina AS, kepada MEE.
"Saya pikir itulah yang dilambangkan oleh hal ini: kelanjutan isolasi Israel di dunia. Saya ingin melihat mereka keluar dari bunker mereka dan menentang surat perintah ini," tambah Abudayyeh yang berdomisili di Chicago.
Pendapat itu diungkap para aktivis antiperang dan pendukung pro-Palestina kepada Middle East Eye.
Pada saat yang sama, mereka mengatakan surat perintah tersebut merupakan perkembangan yang sangat tidak memadai, mengingat pembantaian yang masih berlangsung di Gaza.
Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang dikatakan berkisar antara 44.000 hingga 186.000 orang atau bahkan lebih, para aktivis di Amerika Serikat (AS) mengatakan perkembangan tersebut akan menjadi langkah maju dalam menjadikan Israel sebagai negara paria, meskipun prioritas tetap untuk menemukan cara menghentikan aliran senjata ke Israel, yang ditolak oleh pemerintah AS.
Pada hari Kamis (21/11/2024), kelompok hak asasi manusia bergegas menanggapi pemungutan suara Senat yang gagal yang dipimpin oleh Senator Bernie untuk memblokir penjualan senjata baru ke Israel pada malam sebelumnya, serta perkembangan lain di kemudian hari yang melihat Kongres memberikan suara mendukung Resolusi 9495; yang, jika disahkan oleh Senat, akan mempermudah kriminalisasi dan penargetan badan amal dan lembaga nirlaba pro-Palestina di AS.
Beth Miller, direktur politik Jewish Voice for Peace, menyebut, “RUU tersebut lima alarm kebakaran bagi siapa pun yang berusaha melindungi kebebasan berbicara, masyarakat sipil, dan demokrasi."
Beberapa jam sebelum pengumuman ICC pada hari Kamis, Israel menewaskan hampir 100 warga Palestina dalam serangan udara terpisah, yang menandakan niat Israel melanjutkan kampanye pemboman yang menghancurkan di Gaza utara.
Meskipun prospek gencatan senjata tampak lebih jauh dari sebelumnya, penyelenggara mengatakan surat perintah tersebut akan sangat memengaruhi dunia untuk mengisolasi Israel atas kejahatannya yang sedang berlangsung.
"Israel, di seluruh dunia sekarang, bahkan di Amerika Serikat, dipandang sebagai negara Zionis yang terpinggirkan, rasis, supremasi kulit putih, dan penjajah-pemukim," tegas Hatem Abudayyeh, organisator Jaringan Komunitas Palestina AS, kepada MEE.
"Saya pikir itulah yang dilambangkan oleh hal ini: kelanjutan isolasi Israel di dunia. Saya ingin melihat mereka keluar dari bunker mereka dan menentang surat perintah ini," tambah Abudayyeh yang berdomisili di Chicago.