Laporan Al Jazeera: China Gelar Tur Media untuk Ubah Narasi HAM di Xinjiang

Pemerintah AS serta anggota Parlemen di Australia, Kanada, Prancis, dan Inggris telah menyebut perlakuan China terhadap warga Uighur dan Muslim berbahasa Turki lainnya di wilayah tersebut sebagai genosida. Sementara itu, beberapa negara telah memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap barang-barang dari Xinjiang sebagai tanggapan atas bukti adanya kerja paksa di wilayah tersebut, lanjut laporan Al Jazeera.

Namun, terlepas dari semua kritik tersebut, Beijing terus mengatur kunjungan—terutama bagi diplomat dan jurnalis dari negara-negara Muslim—ke Xinjiang.

Media China telah melaporkan setidaknya lima tur media serupa yang terjadi pada 2023, dengan kunjungan ke Xinjiang juga diatur untuk diplomat asing dan cendekiawan Islam.

Moiz Farooq, yang merupakan editor eksekutif Daily Ittehad Media Group dan Pakistan Economic Net, mengunjungi Xinjiang pada pertengahan Desember sebagai bagian dari delegasi perwakilan media dari Pakistan.

Seperti Jazexhi di tahun 2019, Farooq juga pergi ke Xinjiang dengan tujuan mengamati sendiri bahwa cerita yang didengarnya tidak benar.

Narasi Xinjiang

Berbeda dengan Jazexhi, Farooq meninggalkan Xinjiang karena terkesan dengan tingkat pembangunan di wilayah tersebut, dan meyakinkan bahwa sebagian besar Muslim setempat menjalani kehidupan bebas.

Farooq tidak percaya bahwa pernyataan dan laporan dari organisasi HAM dan badan-badan PBB yang merinci pelanggaran HAM di Xinjiang adalah benar.

Naz Parveen adalah direktur China Window Institute di Peshawar, Pakistan, dan dia mengikuti tur yang sama dengan Farooq. DIa juga terkesan dengan kemakmuran yang dilihat di Xinjiang.

Menggemakan karakterisasi Beijing mengenai situasi tersebut, Parveen percaya bahwa apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM di Xinjiang dapat lebih tepat digambarkan sebagai "operasi penegakan hukum yang menargetkan ekstremisme agama,” menurut laporan Al Jazeera.