Hong Kong Larang Partai yang Serukan Merdeka dari China

HONG KONG - Otoritas Hong Kong pada hari Senin (24/9/2018) secara resmi melarang partai politik yang mempromosikan kemerdekaan wilayah itu dari China. Larangan ini merupakan yang pertama kali sejak wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.
Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.

Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.

Undang-undang itu memberi mandat bagi pemerintah untuk melarang kelompok atau pun partai demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.

"(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik," kata Lee, seperti dikutip Reuters.

Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.

Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan "penentuan nasib sendiri" serta kemerdekaan penuh.

Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.

Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.

Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong's Foreign Correspondent's Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong.

"Saya tidak akan pernah berhenti dalam mengejar kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan martabat," kata Chan kepada Reuters sebelumnya.

Chan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters terkait larangan partainya. Beberapa laporan media mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengajukan banding.