Myanmar Cemas setelah 5 Pekerjanya Dibunuh di Malaysia
Selasa, 10 Januari 2017 - 08:24 WIB
Myanmar Cemas setelah 5 Pekerjanya Dibunuh di Malaysia
A
A
A
YANGON - Pemerintah Myanmar mencemaskan nasib para pekerjanya di Malaysia setelah lima pekerjanya dibunuh di negara itu. Pembunuhan terjadi di tengah ketegangan kedua negara setelah Malaysia menggelar protes besar-besaran untuk membela minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Pemerintah Myanmar pada hari Senin telah mengeluarkan peringatan dan petunjuak keselamatan bagi para pekerjanya di Malaysia. Lima pekerja Myanmar dibunuh oleh empat pria beropeng dengan pedang pada Kamis pekan lalu.
Lima pekerja Myanmar dibunuh setelah mereka meninggalkan sebuah pabrik di kawasan Serdang di pinggiran Ibu Kota Kuala Lumpur. Selain menewaskan lima orang, serangan itu juga melukai dua orang lainnya.
Polisi Malaysia menyatakan tujuh warga Myanmar telah ditahan tak lama setelah serangan itu. Polisi mengklaim tidak melihat adanya “motivasi agama” di balik pembunuhan tersebut.
Myanmar sejatinya sudah menghentikan pengiriman pekerjanya ke Malaysia pada Desember 2016 setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memprotes keras perlakuan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya yang dia sebut sebagai "genosida". Najib saat itu juga menyerukan intervensi asing.
Menurut data otoritas Myanmar, ada sekitar 147 ribu pekerjanya yang berada di Malaysia. Juru bicara kantor presiden Myanmar, Zaw Htay, mengatakan petunjuk keselamatan telah dikeluarkan dan pekerja ilegal asal Myanmar didesak untuk menghubungi kedutaan.
Myanmar sepakat bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk menyelidiki serangan mematikan itu. Menurut Htay, larangan pekerja Myanmar ke Malaysia tetap berlaku.
Nyunt Win, wakil direktur jenderal di Depertemen Kependudukan, Buruh dan Imigrasi Myanmar juga mengaku khawatir dengan keamanan bagi pekerja Myanmar di Malaysia. Kekhawatiran itulah yang menjadi salah satu alasan larangan bagi pekerja Myanmar untuk pergi ke Malaysia.
”Ada beberapa alasan terkait larangan pekerja migran Myanmar yang akan ke Malaysia, termasuk masalah keamanan dan fakta bahwa mereka mencoba untuk membangkitkan masalah politik terhadap Myanmar,” ujar Nyunt Win seperti dikutip Reuters, Selasa (10/1/2017). Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal masalah politik yang dia singgung.
Pemerintah Myanmar pada hari Senin telah mengeluarkan peringatan dan petunjuak keselamatan bagi para pekerjanya di Malaysia. Lima pekerja Myanmar dibunuh oleh empat pria beropeng dengan pedang pada Kamis pekan lalu.
Lima pekerja Myanmar dibunuh setelah mereka meninggalkan sebuah pabrik di kawasan Serdang di pinggiran Ibu Kota Kuala Lumpur. Selain menewaskan lima orang, serangan itu juga melukai dua orang lainnya.
Polisi Malaysia menyatakan tujuh warga Myanmar telah ditahan tak lama setelah serangan itu. Polisi mengklaim tidak melihat adanya “motivasi agama” di balik pembunuhan tersebut.
Myanmar sejatinya sudah menghentikan pengiriman pekerjanya ke Malaysia pada Desember 2016 setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memprotes keras perlakuan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya yang dia sebut sebagai "genosida". Najib saat itu juga menyerukan intervensi asing.
Menurut data otoritas Myanmar, ada sekitar 147 ribu pekerjanya yang berada di Malaysia. Juru bicara kantor presiden Myanmar, Zaw Htay, mengatakan petunjuk keselamatan telah dikeluarkan dan pekerja ilegal asal Myanmar didesak untuk menghubungi kedutaan.
Myanmar sepakat bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk menyelidiki serangan mematikan itu. Menurut Htay, larangan pekerja Myanmar ke Malaysia tetap berlaku.
Nyunt Win, wakil direktur jenderal di Depertemen Kependudukan, Buruh dan Imigrasi Myanmar juga mengaku khawatir dengan keamanan bagi pekerja Myanmar di Malaysia. Kekhawatiran itulah yang menjadi salah satu alasan larangan bagi pekerja Myanmar untuk pergi ke Malaysia.
”Ada beberapa alasan terkait larangan pekerja migran Myanmar yang akan ke Malaysia, termasuk masalah keamanan dan fakta bahwa mereka mencoba untuk membangkitkan masalah politik terhadap Myanmar,” ujar Nyunt Win seperti dikutip Reuters, Selasa (10/1/2017). Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal masalah politik yang dia singgung.
(mas)
