Protes Kartun Khamenei, Iran Tutup Institut Riset Prancis

TEHERAN - Iran mengumumkan penutupan lembaga penelitian Prancis yang berbasis di Teheran pada Kamis (5/1/2023). Itu dilakukan sebagai protes terhadap kartun pemimpin tertinggi republik Islam Ayatollah Ali Khamenei yang diterbitkan oleh mingguan satir Prancis Charlie Hebdo .

"Kementerian mengakhiri kegiatan Institut Riset Prancis (IFRI) di Iran sebagai langkah pertama," kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan, sehari setelah Teheran memperingatkan Paris tentang konsekuensinya seperti dikutip dari France 24.

IFRI, yang berafiliasi dengan kementerian luar negeri Prancis, adalah lembaga sejarah dan arkeologi yang didirikan pada tahun 1983 setelah penggabungan Delegasi Arkeologi Prancis di Iran dan Institut Iranologi Prancis di Teheran.

Terletak di pusat Teheran, telah ditutup selama bertahun-tahun tetapi dibuka kembali di bawah kepresidenan 2013-2021 oleh presiden moderat Hassan Rouhani sebagai tanda hubungan bilateral yang menghangat.

Charlie Hebdo pada hari Rabu menerbitkan karikatur Khamenei untuk mendukung protes, dalam edisi khusus untuk memperingati serangan mematikan tahun 2015 di kantornya di Paris yang menewaskan 12 orang.

Majalah itu mengatakan menerbitkan karikatur dalam edisi khusus untuk memperingati serangan mematikan di kantornya di Paris pada 7 Januari 2015 oleh militan Islam, setelah mingguan itu menerbitkan kartun yang mengejek Nabi Muhammad.



Iran telah diguncang oleh aksi protes selama lebih dari tiga bulan yang dipicu oleh kematian 16 September dalam tahanan Mahsa Amini, 22, seorang Kurdi Iran yang ditangkap karena diduga melanggar kode berpakaian ketat negara untuk wanita.

"Tindakan menghina dan tidak senonoh dari sebuah publikasi Prancis dalam menerbitkan kartun melawan otoritas agama dan politik tidak akan berjalan tanpa tanggapan yang efektif dan tegas," tweet Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian sebagai tanggapan.

Kementerian Luar Negeri Iran juga telah memanggil duta besar Prancis Nicolas Roche.



Menanggapi tindakan diplomatik Iran, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan Teheran harus melihat apa yang terjadi di dalam negeri sebelum mengkritik Prancis.

Berbicara kepada LCI TV, Colonna mengatakan Iran yang mengejar kebijakan buruk melalui kekerasannya terhadap penduduknya dan penahanan warga negara Prancis.

"Mari kita ingat bahwa di Prancis kebebasan pers ada yang bertentangan dengan apa yang terjadi di Iran dan bahwa (kebebasan) ini diawasi oleh seorang hakim dalam kerangka peradilan independen, yang merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi tidak diketahui dengan baik oleh Iran," katanya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada undang-undang penistaan agama di Prancis.