Nikaragua Dilaporkan Usir Dubes Uni Eropa, Dianggap Mengganggu Kedaulatan

MANAGUA - Pemerintah Nikaragua dilaporkan telah mengumumkan duta besar Uni Eropa (UE), Bettina Muscheidt, persona non grata dan memerintahkannya untuk meninggalkan negara itu. Begitu laporan surat kabara harian negara itu, Confidencial, bersumber dari sumber yang terkait dengan Parlemen Eropa.

Menurut sumber itu, pemerintah Nikaragua mengusirnya karena campur tangan dan tidak menghormati kedaulatan nasional atas nama UE. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan publik resmi seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (29/9/2022).

Berita itu muncul dua hari setelah Charles Michel, delegasi Uni Eropa di PBB, menggunakan kesempatan Majelis Umum PBB (UNGA) untuk mengutuk pemerintah Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan mendesaknya untuk mengembalikan kedaulatan Nikaragua ke rakyat dan memulihkan demokrasi di negara itu.

Baca: Buntut Referendum, UE Berencana Beri 'Sanksi Menggigit' untuk Rusia

"Uni Eropa mendesak pihak berwenang Nikaragua untuk mematuhi komitmen mereka sendiri, Konstitusi Nikaragua dan hukum dan standar hak asasi manusia internasional," kata delegasi Uni Eropa tersebut.

“Pihak berwenang Nikaragua harus mengakhiri semua penindasan, termasuk penindasan terhadap lawan politik, pendeta, media independen, masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia, serta menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan beragama atau berkeyakinan,” mereka menambahkan.

Negara-negara Barat telah menentang kebangkitan Ortega dan Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) sejak akhir 1970-an, ketika kelompok sosialis itu menggulingkan kediktatoran keluarga Somoza yang didukung Amerika Serikat (AS) dan menerapkan sistem demokrasi kerakyatan.

Ketika Ortega memenangkan pemilihan ulang pada November 2021, AS dan sekutunya menyatakan hasil tersebut batal karena beberapa kandidat yang ikut serta dalam kerusuhan yang dipicu oleh kelompok-kelompok yang didukung AS telah dinyatakan ilegal. AS menerapkan sanksi berat di bawah naungan Undang-Undang Kepatuhan Nikaragua terhadap Kondisi untuk Reformasi Pemilihan (RENACER).

Baca: Resmi! Presiden Nikaragua Haram Injakkan Kaki di AS

Sebagai tanggapan, Managua mulai menarik diri dari kelompok-kelompok seperti Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), yang sebagian besar didominasi oleh masalah kebijakan luar negeri AS, dan mengusir tokoh-tokoh serta kelompok-kelompok yang dituduh bekerja dengan kekuatan asing untuk melemahkan pemerintah Nikaragua.

Berbicara di PBB pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Nikaragua Denis Moncada Colindres mengutuk imperialisme kolonialis dan blokade kriminal agresi, yang disebut sanksi, ilegal, sewenang-wenang, terlarang, yang menyoroti penyimpangan sistem dan model, imperialis dan kapitalis , yang berlanjut dan bermaksud untuk terus 'menghukum' serta berdarah ke dunia.

"Sudah waktunya untuk membawa hak-hak rakyat lebih dekat ke Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewakili kita semua dan yang tidak tunduk pada desain kekuatan imperialis mana pun," kata Moncada.

“Sudah waktunya untuk memastikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan begitu banyak organisasi yang seharusnya berfungsi untuk menyatukan kita, berlaku untuk semua orang dan menghormati hak setiap orang,” serunya.

Baca: Maju Jadi Cawapres, Ratu Kecantikan Nikaragua Ditangkap