Indonesia Patut Waspadai Pangkalan AL China di Kamboja

Pendirian pangkalan angkatan laut China di Kamboja, tentunya menimbulkan risiko keamanan yang besar bagi negara-negara di Asia Tenggara.

Apalagi dalam modernisasi dan perluasan Pangkalan Angkatan Laut Ream, dapat memungkinkan Angkatan Laut Kerajaan Kamboja (RCN) mengoperasikan kapal pengangkut rudal anti-kapal dan pertahanan udara seperti kapal rudal Tipe 22 (kelas Houbei) China, korvet Tipe 056, dan Tipe 054A frigat, jauh berbeda dengan kemampuan RCN sebelumnya yang hanya memiliki kemampuan mengoperasikan kapal patroli tanpa rudal anti kapal.

Bersamaan dengan pangkalan angkatan laut, China terus menggencarkan proyek pembangunan infrastruktur skala besar yang dilakukan di Kamboja.

Misalnya proyek Bandara Internasional Dara Sakor (landasan 3.900 meter) oleh Union Development Group China, dan pelabuhan laut sedalam 15 meter di Kampot, dimana pelabuhan tersebut akan memungkinkan kapal induk China serta kapal serbu amfibi Tipe 075, kapal pendarat tipe 072A dan kapal suplai armada China untuk berlayar.

“Di antara kepentingan jangka panjang China adalah mempromosikan konsep Jalan Sutra Maritim untuk mengamankan akses ke Teluk Thailand, dan memproyeksikan kekuatannya ke Samudra Hindia melalui Tanah Genting Kula,” jelas Rimbo.



IMM mensinyalir China memiliki kepentingan geopolitik untuk mengamankan infrastruktur alternatif di Selat Malaka-Singapura, dan ingin menyelesaikan apa yang disebut "dilema Malaka", mengingat ketergantung Beijing yang tinggi pada impor minyak mentah (72% pada tahun 2021) dan fakta bahwa lebih banyak dari 65 persen minyak mentah impor diimpor dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika melalui Selat Malaka-Singapura.

Bahkan jika impor bahan bakar fosil dari Rusia meningkat setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, China perlu terus meningkatkan impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika untuk memenuhi permintaan domestiknya yang kuat.

Pengaruh China atas ASEAN akan semakin diperkuat dengan pendekatan “rule of money” dan “rule of gun” alih-alih “rule of law”.

“Dengan demikian, negara-negara yang berpikiran sama apalagi terjebak utang Beijing, tidak akan mampu melawan pengaruh besar China kecuali mereka berkoordinasi dan secara kolektif mengelola aset, sumber daya negera dengan China,” ucap Rimbo.