Zelensky Pecat 3 Kepala Badan Keamanan, Pengkhianatan Merajalela

KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (15/8/2022) memecat tiga kepala kantor regional Badan Keamanan Ukraina (SBU), penerus KGB Ukraina.

Sebelumnya, dia memecat pejabat tinggi di SBU, dengan alasan pengkhianatan yang meluas di antara para agen.

Pejabat tinggi keamanan di wilayah Kiev, Lviv, dan Ternopol dipecat dengan keputusan presiden.



Seorang pemimpin baru segera ditunjuk untuk kantor SBU di Kiev tetapi pengganti dua orang lainnya belum diungkapkan.

Langkah Zelensky tampaknya merupakan kelanjutan dari tindakan keras terhadap SBU yang dia luncurkan pada pertengahan Juli.

Saat itu, dia memberhentikan kepala badan keamanan, Ivan Bakanov, wakilnya, dan empat kepala SBU daerah.



Dia juga memecat Jaksa Agung Irina Venediktova. Zelensky mengklaim perombakan itu karena "pengkhianatan" yang merajalela di bawah kepemimpinan para pejabat tersebut.

Langkah itu dilaporkan tidak dianggap positif oleh pemerintah AS, yang secara terbuka mempertahankan dukungan tak tergoyahkan untuk presiden Ukraina.

Namun menurut media AS, pejabat Gedung Putih telah mengatakan secara pribadi ada ketidakpercayaan yang tumbuh di Washington atas pemerintahan Zelensky yang semakin otoriter.

Tidak jarang para pejabat Ukraina mempertanyakan kesetiaan warga di tengah konflik bersenjata dengan Rusia.

Gubernur Nikolaev Vitaly Kim menyatakan dia mungkin menempatkan ibu kota wilayahnya dalam penguncian untuk melakukan pembersihan para simpatisan Rusia bergaya Bolshevik. Dia mengaku tidak mempercayai siapa pun.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.