Komisaris HAM Ukraina Dicopot

KIEV - Anggota parlemen Ukraina mencopot komisaris hak asasi manusia (HAM) negara itu, Lyudmila Denisova, dari jabatannya lewat pemungutan suara. Denisova dituduh gagal melakukan tugas dan khususnya menyebarkan informasi yang belum diverifikasi tentang kekejaman yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Anggota parlemen mengatakan tindakan seperti itu hanya menodai citra Ukraina.

"Sebuah mosi tidak percaya telah didukung oleh 234 anggota parlemen dari 450 atau 52% anggota parlemen di Verkhovnaya Rada," kata Yaroslav Zheleznyak, anggota faksi Golos ('Suara') di parlemen Ukraina seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (1/6/2022).

Denisova sebelumnya telah dikritik, baik oleh anggota parlemen dan media Ukraina, karena dianggap gagal menjalankan tugasnya, terutama di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

"Ombudsman hampir tidak menggunakan kekuatannya untuk mengatur koridor kemanusiaan atau pertukaran tahanan," seorang anggota parlemen Ukraina, Pavlo Frolov, menulis dalam sebuah postingan di Facebook jelang pemungutan suara hari Selasa.



"Komisaris hak asasi manusia hampir tidak menunjukkan aktivisme hak asasi manusia sama sekali," katanya, seraya menambahkan bahwa tugas Denisova akhirnya jatuh ke tangan Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk, yang berulang kali berusaha mengatur koridor kemanusiaan.

Menurut Frolov, Denisova tidak dapat menjelaskan fokus pada dugaan kejahatan seks dan pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah pendudukan, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti hanya merugikan Ukraina. Anggota parlemen juga menuduh Denisova menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri saat konflik berlangsung.

Frolov mengatakan alih-alih bepergian ke Rusia secara khusus untuk merundingkan pertukaran tahanan, Denisova menghabiskan waktunya di kota-kota Eropa yang hangat dan tenang, seperti Davos, Wina atau Warsawa.

Sebelumnya, sekelompok jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan psikolog mengecam Denisova atas apa yang mereka sebut pelanggaran etika, dan menuduhnya mengubah laporan tentang dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasukan Rusia menjadi publikasi gaya "skandal berita".



Denisova sendiri, yang menjabat sebagai ombudsman Ukraina sejak 2018, mengatakan pada hari Senin bahwa dia dapat menghadapi mosi tidak percaya di parlemen, menuduh pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky berada di balik langkah tersebut.

Dia juga mengklaim pada saat itu bahwa prosedur pemecatannya akan melanggar konstitusi Ukraina. Komisaris hak asasi manusia itu mengambil jabatannya di bawah pendahulu Zelensky, Petro Poroshenko, yang menjabat sebagai presiden Ukraina hingga Mei 2019.

Pada bulan Maret, anggota ombudsman Rusia Tatyana Moskalkova meminta Denisova untuk menghentikan penyiksaan terhadap tentara Rusia yang ditangkap oleh pasukan Ukraina. Pejabat Rusia itu mengutip laporan tentang “kasus perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap tentara Rusia di penjara Ukraina” pada waktu itu. Menurut Moskalkova, Denisova mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kesepakatan tentang masalah itu.

Pada hari Selasa, kepala dewan hak asasi manusia presiden Rusia, Valery Fadeev, meminta Denisova untuk diadili.

“Anda tidak dapat membuktikan apa pun kepada seseorang yang berprofesi berbohong,” katanya, merujuk pada komisioner hak asasi manusia Ukraina itu.