Situasi Menegangkan, Ukraina Ancam Lepaskan Status Negara Non-nuklir

MUNCHEN - Ukraina dapat melepaskan janjinya yang telah berumur puluhan tahun untuk menjadi negara non-nuklir dan membatalkan keputusan yang diambilnya untuk menyerahkan senjata atomnya setelah runtuhnya Uni Soviet.

Peringatan itu dilontarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada konferensi keamanan Munich, Jerman, Sabtu kemarin.

Zelensky menunjukkan bahwa pada tahun 1994 Ukraina bergabung dengan Memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan, menunjukkan bahwa langkah tersebut dapat dibatalkan jika diancam oleh negara tetangganya Rusia.



“Hari ini kami tidak memiliki senjata atau keamanan. Kami telah kehilangan bagian dari wilayah kami, yang lebih luas dari Swiss, Belanda, Belgia. Dan, yang paling penting, kami telah kehilangan jutaan warga negara kami. Semua ini tidak ada,” kata Zelensky seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (20/2/2022).

Dia juga mengatakan bahwa Ukraina mencoba untuk memulai konsultasi dengan negara-negara penjamin dari Memorandum Budapest tiga kali sebagai bagian dari upaya untuk meninjau persyaratannya namun itu tanpa hasil.

"Hari ini Ukraina akan melakukannya untuk keempat kalinya," katanya, menekankan bahwa dia telah memerintahkan Menteri Luar Negerinya Dmitry Kuleba untuk meminta konsultasi tetapi itu akan menjadi upaya terakhir dari pihak Ukraina.



"Jika itu tidak terjadi atau tidak ada keputusan konkret mengenai jaminan keamanan untuk negara kami, Ukraina berhak untuk percaya bahwa Memorandum Budapest tidak berfungsi dan semua keputusan paket tahun 1994 telah dipertanyakan," ucap Zelensky.

Pemimpin Ukraina itu menggarisbawahi bahwa “kecaman kolektif” oleh sekutu Barat sejauh ini belum berubah menjadi “tindakan kolektif.”

Menjawab pertanyaan setelah pidato, Zelensky mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan "pemimpin satu negara besar" tentang masalah sanksi potensial terhadap Rusia.

“Kami tidak membutuhkan sanksi ketika kami sudah ditembaki, ketika perbatasan hilang, ketika negara kami sudah diduduki. Apa manfaat sanksi ini bagi kita setelahnya?” ia menjelaskan ketidakpuasannya dengan pernyataan koleganya itu.



Selama beberapa bulan terakhir, negara-negara Barat telah berulang kali menuduh Rusia atas dugaan rencana untuk menyerang Ukraina, sesuatu yang dengan tegas disangkal oleh Moskow.

Pada hari Jumat, pihak berwenang dari dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur mengklaim bahwa Kiev merencanakan "terobosan" militer ke wilayah mereka. Pejabat Ukraina juga telah membantah klaim ini.

Presiden Zelensky menegaskan bahwa perjanjian Minsk, yang siap menjadi roda map untuk proses perdamaian, telah "ditulis dengan buruk" dan tidak menguntungkan Ukraina.

Sebaliknya, Zelensky ingin melihat dokumen baru, yang akan ditandatangani oleh “negara-negara besar”, termasuk Rusia dan Amerika Serikat (AS), yang akan berisi beberapa klausul tentang jaminan keamanan untuk Ukraina.