TV Denmark Diejek karena Sebut Putin Presiden Ukraina

COPENHAGEN - TV2, stasiun televisi Denmark, diejek banyak orang setelah menyebut pemimpin Rusia Vladimir Putin sebagai presiden Ukraina . Blunder ini terjadi ketika Kiev sedang khawatir akan invasi Moskow.

Kecerobohan itu dicatat oleh Jakob Engel-Schmidt, sekretaris mantan Perdana Menteri Lars Løkke Rasmussen, yang kemudian membentuk partai politiknya sendiri, Moderat.

“Kesalahan yang disayangkan? Atau apakah desainer grafis TV2 pernah menjadi peramal?” ledek Jakob Engel-Schmidt di Twitter.

Tangkapan layar dari blunder TV2 ramai beredar di media sosial.



Beberapa pengguna media sosial mengatakan itu adalah "slip Freudian" dan yang lain menyatakan bahwa staf televisi sedang "mabuk kokain".

"Apakah Anda pikir Anda paranormal?" tanya seorang pengguna media sosial.

“Suatu hari, Putin disajikan sebagai presiden Amerika Serikat. Sejujurnya, berapa banyak kantor yang bisa dipegang pria ini?” tanya pengguna media sosial lainnya.

“Menjadi penguasa dunia melibatkan banyak gelar tambahan,” imbuh seorang pengguna media sosial, seperti dikutip Sputniknews, Sabtu (19/2/2022).

Ini bukan kesalahan pertama TV2 yang melibatkan Rusia. Menurut tangkapan layar yang ramai beredar, saluran tersebut sebelumnya mengeklaim Denmark sedang mempertimbangkan untuk mengirim senjata ke Rusia.

Faktanya, Copenhagen sedang mempertimbangkan untuk mengirim persenjataan ke Kiev, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena senjata yang dimaksud ternyata sudah usang.

Rudal Stinger portabel, yang sebelumnya dimaksudkan untuk mendorong Ukraina melawan potensi invasi Rusia ternyata siap untuk dibuang.

TV2 adalah stasiun televisi berlangganan milik pemerintah yang berbasis di Odense, Pulau Funen, dan melapor ke Kementerian Kebudayaan.

Ketegangan di sekitar Ukraina telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, di mana Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa mendukung Kiev dan menuduh Rusia mengerahkan militer besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina.

Moskow telah berulang kali menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk memindahkan pasukan di dalam wilayahnya dan atas kebijakannya sendiri.