AS Tolak Mentah-mentah Permintaan Rusia Setop Ekspansi NATO

WASHINGTON - Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengatakan Washington tidak akan mempertimbangkan proposal Rusia untuk secara hukum melarang ekspansi blok militer NATO ke timur. AS bahan tidak berniat untuk membahas gagasan itu.

Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov berbicara selama hampir delapan jam tentang proposal yang diajukan oleh Moskow pada bulan Desember untuk jaminan keamanan yang mengikat secara hukum, termasuk larangan penempatan senjata dan pembatasan latihan militer. Namun, salah satu tujuan utama Rusia adalah membuat Washington setuju bahwa NATO tidak akan memperluas lebih jauh ke timur dan mengizinkan Ukraina menjadi anggota.

Menurut Price, para diplomat Amerika dengan senang hati menerima berbagai kesepakatan timbal balik mengenai misil dan transparansi pergerakan pasukan.



“Namun, kami tegas dalam mendorong kembali proposal keamanan yang kami dengar dari Moskow yang bukan merupakan permulaan bagi Amerika Serikat,” katanya.

“Kami tidak akan, misalnya, mengizinkan siapa pun untuk membanting kebijakan ‘Pintu Terbuka’ NATO yang tertutup, yang selalu menjadi pusat aliansi NATO,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (12/1/2022).

Dia juga mencatat bahwa Washington tidak mau membuat keputusan tentang Ukraina tanpa masukan dari Kiev.



“Negosiasi tentang topik kompleks seperti kontrol senjata tidak dapat diselesaikan dalam hitungan hari, atau bahkan minggu. Kita harus memberikan diplomasi waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk membuat kemajuan pada isu-isu kompleks seperti itu,” pungkasnya.

Pertemuan NATO-Rusia direncanakan pada hari Rabu, di mana para diplomat akan membahas serangkaian proposal keamanan lainnya, yang diajukan oleh Moskow pada bulan Desember lalu. Proposal yang dikirim ke blok beranggotan 30 negara pada bulan lalu berfokus terutama pada pergerakan personel dan material militer, termasuk janji bahwa tidak ada penandatangan yang akan menempatkan pasukan mereka di negara-negara Eropa yang bukan anggota NATO pada tahun 1997.