Serangan Drone Kemungkinan Tewaskan Warga Sipil, AS Gelar Penyelidikan

WASHINGTON - Komando Pusat Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan penyelidikan setelah serangan pesawat tak berawak terhadap seorang pemimpin senior al-Qaeda di barat laut Suriah pada hari Jumat mungkin telah menewaskan warga sipil.

Juru bicara Komando Pusat AS, Bill Urban mengatakan, serangan yang menargetkan pemimpin dan perencana senior al-Qaeda di Idlib, Suriah dilakukan oleh drone MQ-9 Reaper. Meski mengatakan serangan terhadap pemimpin al-Qaeda itu akan mengganggu operasi kelompok teroris itu dan kemampuannya untuk merencanakan serangan, Urban tidak memberitahukan nama target serangan.

Ia mengatakan tinjauan awal serangan menunjukkan kemungkinan adanya korban sipil.

"Kami membenci hilangnya nyawa tak berdosa dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencegahnya," kata Urban.



"Kemungkinan korban sipil segera dilaporkan sendiri ke Komando Pusat AS. Kami sedang memulai penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut dan akan merilis hasilnya bila perlu," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Sabtu (4/11/2021).

Sebelumnya pada bulan September lalu, militer AS juga melakukan serangan lain di barat laut Suriah yang menargetkan seorang pemimpin senior al-Qaeda.

Pengakuan potensi korban sipil dan pembukaan penyelidikan segera dilakukan setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memerintahkan peninjauan kembali serangan di Suriah pada Maret 2019, yang baru-baru ini diakui oleh Pentagon telah membunuh warga sipil.

Pada pertengahan November, Komando Pusat AS untuk pertama kalinya mengakui bahwa serangan udara yang sebelumnya dirahasiakan di Suriah dilakukan beberapa hari sebelum jatuhnya ISIS pada 2019 yang menewaskan banyak warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Pengungkapan itu mengikuti publikasi investigasi New York Times terhadap serangan tersebut.



Pada 17 November, Austin mengatakan kepada wartawan selama konferensi pers bahwa dia berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan terjadi peningkatan, dan ia akan meminta para pemimpin senior bertanggung jawab untuk menerapkannya.

"Para pemimpin di departemen ini harus bertanggung jawab atas standar perilaku dan kepemimpinan yang tinggi," kata Austin.

“Dan untuk bagian saya sebagai Menteri Pertahanan, saya memiliki niat untuk menegakkan standar itu,” tambah Austin.

Tetapi Departemen Pertahanan belum meminta pertanggungjawaban siapa pun atas serangan pesawat tak berawak pada 29 Agustus di Kabul, Afghanistan, yang menewaskan 10 warga sipil, termasuk tujuh anak. Tinjauan Angkatan Udara terhadap serangan itu menemukan bahwa kesalahan signifikan telah dibuat tetapi tidak ada pelanggaran hukum, termasuk hukum perang.



Saat ini ada dua tinjauan terkait korban sipil atas serangan militer AS.

Yang pertama adalah studi kerugian sipil yang dilakukan oleh RAND Corporation yang diperintahkan Kongres dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2020. Yang kedua, juga dilakukan oleh RAND Corporation, berfokus pada korban sipil di Suriah. Austin mengatakan bahwa sedang menjalani tinjauan keamanan.