Diserang Soal HAM Papua, Indonesia: Vanuatu Anjurkan Separatisme Berkedok Peduli HAM
Minggu, 26 September 2021 - 09:15 WIB
loading...
Diplomat Indonesia Sindy Nur Fitri mempertanyakan pemahaman HAM Vanuatu dalam Sidang Umum PBB. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
NEW YORK - Vanuatu kembali mengusik kedaulatan Indonesia dalam Sidang Umum PBB . Vanuatu menyebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan meminta Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat .
"Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia," kata Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.
"Forum Pasifik dan Pemimpin ACP di antara para pemimpin lainnya telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan untuk memberikan penilaian independen tentang situasi hak asasi manusia," imbuhnya.
"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini. Saya berharap masyarakat internasional melalui proses yang dipimpin oleh PBB dengan serius memperhatikan masalah ini dan menanganinya secara adil," serunya.
Pernyataan PM Vanuatu pun ditanggapi oleh diplomat muda Indonesia Sindy Nur Fitri. Sindy dengan lugas mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia.
Baca juga: Ikut Campur Papua Barat, Politisi Vanuatu Desak Negara-negara Pasifik Tekan Indonesia
"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia," kata Sindy
"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," ia melanjutkan.
"Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia," kata Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.
"Forum Pasifik dan Pemimpin ACP di antara para pemimpin lainnya telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan untuk memberikan penilaian independen tentang situasi hak asasi manusia," imbuhnya.
"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini. Saya berharap masyarakat internasional melalui proses yang dipimpin oleh PBB dengan serius memperhatikan masalah ini dan menanganinya secara adil," serunya.
Pernyataan PM Vanuatu pun ditanggapi oleh diplomat muda Indonesia Sindy Nur Fitri. Sindy dengan lugas mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia.
Baca juga: Ikut Campur Papua Barat, Politisi Vanuatu Desak Negara-negara Pasifik Tekan Indonesia
"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia," kata Sindy
"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," ia melanjutkan.
Lihat Juga :
