Diserang Soal HAM Papua, Indonesia: Vanuatu Anjurkan Separatisme Berkedok Peduli HAM
loading...
A
A
A
Sindy pun dengan tegas menyatakan Indonesia menolak tuduhan Vanuatu yang disebutnya palsu, tidak berdasar dan keliru. Sebaliknya, Vanuatu mengajurkan separatisme dengan kedok keprihatinan hak asasi manusia.
"Mereka menciptakan harapan palsu dan kosong, dan memicu konflik...sayangnya dengan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah," ujar Sindy.
"Ketika pekerja konstruksi yang tidak bersalah dibunuh secara brutal mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika para guru dibunuh tanpa ampun mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika fasilitas umum yang dibangun untuk rakyat di Papua dihancurkan mengapa Vanuatu sekali lagi memilih untuk bungkam?" kata Sindy.
Sindy mengaku terkejut dengan "kelancangan" Vanuatu yang terus menggunakan forum Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan dan integritas teritoris negara anggota lain dengan tujuan buruk dan bermotif politik.
"Vanuatu telah berulang kali mencoba mempertanyakan status Papua yang tidak dapat dipertanyakan sebagai bagian integral dari Indonesia," ucapnya.
"Ini melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara," ia melanjutkan.
"Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran berulang terhadap Piagam PBB ini berlanjut di forum ini," tegas Sindy.
Sindy menyatakan Indonesia adalah negara yang pluralistik dengan demokrasi yang dinamis, dan menghormati supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Indonesia juga telah memenuhi komitmennya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
Dikatakan oleh Sindy demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial adalah semua komponen vital dalam perjuangan hak asasi manusia. Semua warga negara diperlakukan sama terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonominya.
"Mereka menciptakan harapan palsu dan kosong, dan memicu konflik...sayangnya dengan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah," ujar Sindy.
"Ketika pekerja konstruksi yang tidak bersalah dibunuh secara brutal mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika para guru dibunuh tanpa ampun mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika fasilitas umum yang dibangun untuk rakyat di Papua dihancurkan mengapa Vanuatu sekali lagi memilih untuk bungkam?" kata Sindy.
Sindy mengaku terkejut dengan "kelancangan" Vanuatu yang terus menggunakan forum Sidang Umum PBB untuk melanggar kedaulatan dan integritas teritoris negara anggota lain dengan tujuan buruk dan bermotif politik.
"Vanuatu telah berulang kali mencoba mempertanyakan status Papua yang tidak dapat dipertanyakan sebagai bagian integral dari Indonesia," ucapnya.
"Ini melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara," ia melanjutkan.
"Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran berulang terhadap Piagam PBB ini berlanjut di forum ini," tegas Sindy.
Sindy menyatakan Indonesia adalah negara yang pluralistik dengan demokrasi yang dinamis, dan menghormati supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. Indonesia juga telah memenuhi komitmennya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
Dikatakan oleh Sindy demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial adalah semua komponen vital dalam perjuangan hak asasi manusia. Semua warga negara diperlakukan sama terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonominya.
Lihat Juga :
