Pemimpin Baru Malaysia Raih Dukungan Oposisi saat Sidang Perdana Parlemen
loading...
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menandatangani pakta kerja sama dengan blok oposisi utama yang dipimpin Anwar Ibrahim di parlemen pada Senin (14/9). Foto/Departemen Informasi Malaysia
A
A
A
KUALA LUMPUR - Hampir sebulan menjabat, pemimpin baru Malaysia meraih dukungan oposisi untuk menopang pemerintahannya yang rapuh saat Parlemen kembali bersidang.
Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri Yaakob menandatangani pakta kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Senin malam dengan blok oposisi utama yang dipimpin Anwar Ibrahim.
Kesepakatan itu akan mencegah segala upaya melemahkan kekuasaannya menjelang pemilihan umum yang akan diadakan dalam dua tahun.
Pakta itu akan memberi Ismail dukungan dari 88 anggota parlemen di blok Anwar, di samping 114 suara yang mendukungnya di parlemen yang beranggota 222 orang.
Pemerintah dan kubu Anwar mengatakan dalam pernyataan bersama pada Minggu malam bahwa kerja sama bipartisan mereka akan “memulihkan stabilitas politik di negara ini untuk memerangi pandemi COVID-19 dan menghidupkan kembali perekonomian.”
Mereka mengatakan kesepakatan akan fokus pada penguatan pemerintahan dan reformasi parlemen.
Langkah itu dilakukan setelah Ismail pekan lalu menawarkan reformasi termasuk undang-undang baru untuk mencegah pembelotan partai dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun.
Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri Yaakob menandatangani pakta kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Senin malam dengan blok oposisi utama yang dipimpin Anwar Ibrahim.
Kesepakatan itu akan mencegah segala upaya melemahkan kekuasaannya menjelang pemilihan umum yang akan diadakan dalam dua tahun.
Pakta itu akan memberi Ismail dukungan dari 88 anggota parlemen di blok Anwar, di samping 114 suara yang mendukungnya di parlemen yang beranggota 222 orang.
Pemerintah dan kubu Anwar mengatakan dalam pernyataan bersama pada Minggu malam bahwa kerja sama bipartisan mereka akan “memulihkan stabilitas politik di negara ini untuk memerangi pandemi COVID-19 dan menghidupkan kembali perekonomian.”
Mereka mengatakan kesepakatan akan fokus pada penguatan pemerintahan dan reformasi parlemen.
Langkah itu dilakukan setelah Ismail pekan lalu menawarkan reformasi termasuk undang-undang baru untuk mencegah pembelotan partai dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun.
Explore More