Isu Separatisme di Luar Negeri Juga Banyak, Tidak Hanya Papua
loading...
A
A
A
"Pada 12 Agustus 1945 Presiden Soekarno dan Hatta berangkat ke dalat Saigon Vietnam bertemu dengan Jendral Terauchi.
Hasilnya jendral Terauchi hanya menerima wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah RI tidak lagi dibahas dalam UUD, " tuturnya.
Sementara itu, mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka John Al. Norotouw mengatakan bahwa konflik di tanah Papua harus diatasi karena Tanah Papua bagian dari NKRI.
Kata dia, Papua sudah diakui dan dinyatakan oleh PBB masuk dalam pangkuan Indonesia.
"Saya ingin menyatakan kepada seluruh Indonesia di lapisan mana pun sampai bapak Presiden. Indonesia disatukan dengan kebinekaan dari perbedaan. Papua sangat berbeda, tetapi diantara itu banyak dari berbagai suku mendiami Papua, "
"Orang Papua lah yang sangat mencintai Indonesia dan setia menjadi warga Indonesia," kata John Al. Norotouw.
Menurut dia, Papua bagian dari Indonesia sudah final karena diakui oleh PBB. Bahkan pihak -pihak yang mau memerdekakan Papua tidak mampu mencabut resolusi atau keputusan PBB ini.
"Tidak punya dan tidak mampu mencabut resolusi itu, karena dipilih dari suara (negara berdaulat) di PBB," paparnya.
Hasilnya jendral Terauchi hanya menerima wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah RI tidak lagi dibahas dalam UUD, " tuturnya.
Sementara itu, mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka John Al. Norotouw mengatakan bahwa konflik di tanah Papua harus diatasi karena Tanah Papua bagian dari NKRI.
Kata dia, Papua sudah diakui dan dinyatakan oleh PBB masuk dalam pangkuan Indonesia.
"Saya ingin menyatakan kepada seluruh Indonesia di lapisan mana pun sampai bapak Presiden. Indonesia disatukan dengan kebinekaan dari perbedaan. Papua sangat berbeda, tetapi diantara itu banyak dari berbagai suku mendiami Papua, "
"Orang Papua lah yang sangat mencintai Indonesia dan setia menjadi warga Indonesia," kata John Al. Norotouw.
Menurut dia, Papua bagian dari Indonesia sudah final karena diakui oleh PBB. Bahkan pihak -pihak yang mau memerdekakan Papua tidak mampu mencabut resolusi atau keputusan PBB ini.
"Tidak punya dan tidak mampu mencabut resolusi itu, karena dipilih dari suara (negara berdaulat) di PBB," paparnya.
(ian)
Lihat Juga :
