Sekjen PBB Dukung Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant
Jum'at, 22 November 2024 - 16:01 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres. Foto/anadolu
A
A
A
NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mendukung keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric mengatakan pada konferensi pers, "Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) menghormati pekerjaan dan independensi Pengadilan Kriminal Internasional," ketika ditanya tentang surat perintah ICC tersebut.
Menanggapi pertanyaan dari Anadolu tentang apakah pejabat Israel dengan surat perintah penangkapan akan dapat berpartisipasi dalam acara PBB mendatang di markas besar New York, Dujarric menahan diri untuk tidak mengomentari insiden "hipotetis" dan mengatakan personel keamanan markas besar PBB berada di sana untuk "menjaga gedung tetap aman. Mereka tidak berada di sini untuk menangkap orang."
"Setiap perjalanan oleh siapa pun yang didakwa oleh ICC juga akan melibatkan negara tempat konferensi PBB atau markas besar PBB berada," ujar dia.
Dia mencatat, "Aturannya adalah tidak boleh ada kontak antara pejabat PBB dan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan."
Namun, jika terjadi masalah operasional atau masalah mendasar, pejabat senior organisasi PBB yang relevan mungkin memiliki kontak terbatas dengan mereka yang mendapat surat perintah penangkapan.
Menanggapi pertanyaan Anadolu tentang tanggung jawab negara anggota terhadap putusan ICC, dia mengatakan, "Secara keseluruhan, negara anggota telah menandatangani berbagai perjanjian, organisasi, dan piagam. Jika Anda menandatanganinya, penting untuk memenuhi kewajiban. Namun, ini berlaku untuk semuanya."
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric mengatakan pada konferensi pers, "Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) menghormati pekerjaan dan independensi Pengadilan Kriminal Internasional," ketika ditanya tentang surat perintah ICC tersebut.
Menanggapi pertanyaan dari Anadolu tentang apakah pejabat Israel dengan surat perintah penangkapan akan dapat berpartisipasi dalam acara PBB mendatang di markas besar New York, Dujarric menahan diri untuk tidak mengomentari insiden "hipotetis" dan mengatakan personel keamanan markas besar PBB berada di sana untuk "menjaga gedung tetap aman. Mereka tidak berada di sini untuk menangkap orang."
"Setiap perjalanan oleh siapa pun yang didakwa oleh ICC juga akan melibatkan negara tempat konferensi PBB atau markas besar PBB berada," ujar dia.
Dia mencatat, "Aturannya adalah tidak boleh ada kontak antara pejabat PBB dan individu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan."
Namun, jika terjadi masalah operasional atau masalah mendasar, pejabat senior organisasi PBB yang relevan mungkin memiliki kontak terbatas dengan mereka yang mendapat surat perintah penangkapan.
Menanggapi pertanyaan Anadolu tentang tanggung jawab negara anggota terhadap putusan ICC, dia mengatakan, "Secara keseluruhan, negara anggota telah menandatangani berbagai perjanjian, organisasi, dan piagam. Jika Anda menandatanganinya, penting untuk memenuhi kewajiban. Namun, ini berlaku untuk semuanya."
Lihat Juga :
