Kecam Uji Coba Rudal Korut, Biden Disebut Salah Langkah

SEOUL - Korea Utara (Korut) mengatakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah melakukan kesalahan dalam mengambil langkah pertamadan mengungkapkan permusuhan yang mendalam dengan mengkritik uji coba rudal yang disebut Pyongyang sebagai pertahanan diri.

Korut pada hari Jumat mengatakan telah meluncurkan rudal balistik taktis jarak pendek jenis baru. Biden mengatakan tes itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tetapi dia tetap terbuka untuk diplomasi dengan Pyongyang.



Sekretaris Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa di Korut, Ri Pyong-chol mengatakan, tes itu bersifat pertahanan diri terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Selatan (Korsel) dan AS dengan latihan militer gabungan dan senjata canggih mereka.

"Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam kami kepada kepala eksekutif AS yang menyalahkan uji coba reguler, pelaksanaan hak negara kami untuk membela diri, sebagai pelanggaran 'resolusi' PBB dan secara terbuka mengungkapkan permusuhannya yang mendalam," kata Ri dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh kantor berita resmi Korut, KCNA, yang disitir Reuters, Sabtu (27/3/2021).

"Pernyataan Biden adalah pelanggaran tersembunyi atas hak negara kami untuk membela diri dan provokasi," sambungnya.

Ri menambahkan Washington mungkin akan menghadapi sesuatu yang tidak baik jika terus membuat pernyataan yang tidak dipikirkan.

"Kami sama sekali tidak mengembangkan senjata untuk menarik perhatian seseorang atau mempengaruhi kebijakannya," cetus Ri.



"Saya pikir pemerintahan AS yang baru jelas mengambil langkah pertama yang salah," katanya.

Ri lantas menuduh pemerintahan Biden memanfaatkan setiap kesempatan untuk memprovokasi Pyongyang dengan mencapnya sebagai "ancaman keamanan."

Korut juga mengecam latihan militer Korea Selatan-AS yang berakhir pekan lalu, meskipun mereka berulang kali diperkecil untuk memfasilitasi dimulainya kembali pembicaraan denuklirisasi dengan Pyongyang.

Ri mengatakan Washington bersikeras pada "logika seperti gangster" untuk dapat membawa aset nuklir strategis ke Korsel dan menguji rudal balistik antarbenua sesuai keinginannya, tetapi melarang Korut untuk menguji bahkan senjata taktis.

"Kami tahu betul apa yang harus kami lakukan," katanya. "Kami akan terus meningkatkan kekuatan militer kami yang paling menyeluruh dan luar biasa," imbuhnya.



Uji coba rudal itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk bekerja bagi denuklirisasi Korut dan mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang "sistemik dan meluas" selama kunjungan ke Seoul dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

Gedung Putih, yang mengatakan tinjauan kebijakan Korut berada dalam tahap akhir, menolak berkomentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ketika ditanya sebelumnya tentang peluncuran dan apakah itu akan mempengaruhi tinjauan kebijakan, juru bicara departemen Jalina Porter sekali lagi mengutuk tes tersebut sebagai "destabilisasi."

"Program rudal balistik dan nuklir Korea Utara yang melanggar hukum merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional," katanya dalam jumpa pers reguler.

"Saya tidak bisa cukup menggarisbawahi bahwa presiden dan tim keamanannya terus menilai situasi dan salah satu prioritas terbesar kami saat ini adalah memastikan bahwa kami berada di halaman yang sama dengan sekutu dan mitra kami," ia menambahkan.



Kim Dong-yup, seorang profesor di Universitas Kyungnam di Seoul, mengatakan pernyataan Ri berarti Korut berpotensi meningkatkan ketegangan militer dalam beberapa bulan mendatang dengan mengembangkan dan menguji senjata canggih.

Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat bahwa citra satelit komersial menunjukkan Korut terus menghasilkan konsentrat uranium, yang digunakan untuk membuat senjata nuklir, selama delapan bulan terakhir, meskipun belum menguji bom apa pun sejak 2017.