Bisakah Indonesia Gunakan Myanmar untuk Seimbangkan AS dan China?
Senin, 15 Maret 2021 - 09:23 WIB
loading...
Seorang demonstran antikudeta militer Myanmar menginjak gambar Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing di Town Hall Square, Copenhagen, Denmark, 13 Maret 2021. Foto/Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Upaya Indonesia untuk membuat perdamaian di Myanmar pascakudeta tidak hanya menunjukkan solidaritas Asia Tenggara, itu adalah cara untuk menunjukkan kredensial demokrasi Jakarta kepada pemerintahan baru di Amerika Serikat (AS). Demikian disampaikan para ahli.
Kudeta militer Myanmar terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari hanyalah yang terbaru dari serangkaian masalah yang mengancam persatuan di 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Baca juga: Demonstran Myanmar Mengamuk dan Membakar 10 Pabrik China, 18 Tewas
Dr Greta Nabbs-Keller, seorang peneliti untuk Asia Tenggara dan Indo-Pasifik di University of Queensland’s Centre for Policy Futures di Australia, mengatakan blok tersebut juga menemukan dirinya berada di tengah perebutan kekuasaan multi-negara, dengan China, AS, India dan Jepang semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan itu.
“Dengan menegaskan kepemimpinan dan agensi, Jakarta berusaha untuk menjaga Naypyidaw tetap kuat di kamp ASEAN untuk menghindari negara itu tergelincir lebih jauh di bawah pengaruh Beijing,” kata Nabbs-Keller.
“Keinginan Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di ASEAN, dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik yang diabadikan dalam Piagam ASEAN, sementara itu, diungkapkan dengan tulus tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kredensial demokratisnya dengan pemerintahan Biden,” ujarnya, seperti dikutip South China Morning Post, Senin (15/3/2021).
Para pengamat mengatakan Indonesia memahami bahwa Presiden AS Joe Biden menempatkan aliansi di garis depan kebijakan luar negeri Washington dan bahwa sikap ini telah digarisbawahi dengan kembalinya Kurt Campbell, arsitek ”poros untuk Asia” mantan Presiden AS Barack Obama.
“Kurt Campbell mewakili tangan yang akrab dan mantap dalam hubungan Indonesia-AS. Penunjukannya merupakan perkembangan yang disambut baik di kalangan diplomatik Indonesia,” kata Nabbs-Keller.
Diplomat veteran, yang juga asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik di bawah Hillary Clinton dari 2009 hingga 2013, sekarang menjadi koordinator Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional [NSC]. Dengan hingga 20 anggota, tim Campbell menempati direktorat NSC regional terbesar, menyoroti fokus Biden dalam melibatkan sekutu Asia untuk menahan meningkatnya ketegasan China di Indo-Pasifik.
“Saya pikir Indonesia memahami bahwa dengan pemerintahan Joe Biden akan ada lebih banyak harapan bahwa ASEAN memainkan peran utama di kawasan dan Indonesia memainkan peran utama dalam Asean,” kata Aaron Connelly, seorang peneliti politik Asia Tenggara di kelompok think tank International Institute for Strategic Studies.
“Anda mulai melihat Indonesia melangkah untuk mencerminkan hal itu, sebagian karena ingin menunjukkan kepada pemerintahan Biden bahwa ASEAN adalah organisasi yang layak untuk dilibatkan dan mungkin jika ASEAN dapat melakukan sesuatu yang berguna di Myanmar, maka AS juga akan mendengarkan ASEAN lebih banyak tentang hubungan AS-China dan masalah yang memiliki kepentingan strategis bagi ASEAN.”
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah terlibat dalam diplomasi ulang-alik dalam beberapa pekan terakhir, mengunjungi ketua ASEAN saat ini Brunei serta Singapura dan Thailand untuk meminta dukungan mereka bagi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Dia juga telah bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin, dan menyampaikan keprihatinan Indonesia tentang perkembangan di Myanmar dan menekankan perlunya semua negara anggota ASEAN untuk mematuhi Piagam ASEAN.
Retno juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan mitranya di India, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan Inggris.
“Indonesia mengharapkan dukungan dari AS dan China dalam masalah Myanmar dan berharap agar masalah tersebut tidak digunakan untuk mempertajam persaingan antara AS dan China,” kata Dewi Fortuna Anwar, pakar kebijakan luar negeri pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] yang berbasis di Jakarta.
Kudeta militer Myanmar terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari hanyalah yang terbaru dari serangkaian masalah yang mengancam persatuan di 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Baca juga: Demonstran Myanmar Mengamuk dan Membakar 10 Pabrik China, 18 Tewas
Dr Greta Nabbs-Keller, seorang peneliti untuk Asia Tenggara dan Indo-Pasifik di University of Queensland’s Centre for Policy Futures di Australia, mengatakan blok tersebut juga menemukan dirinya berada di tengah perebutan kekuasaan multi-negara, dengan China, AS, India dan Jepang semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan itu.
“Dengan menegaskan kepemimpinan dan agensi, Jakarta berusaha untuk menjaga Naypyidaw tetap kuat di kamp ASEAN untuk menghindari negara itu tergelincir lebih jauh di bawah pengaruh Beijing,” kata Nabbs-Keller.
“Keinginan Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di ASEAN, dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik yang diabadikan dalam Piagam ASEAN, sementara itu, diungkapkan dengan tulus tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kredensial demokratisnya dengan pemerintahan Biden,” ujarnya, seperti dikutip South China Morning Post, Senin (15/3/2021).
Para pengamat mengatakan Indonesia memahami bahwa Presiden AS Joe Biden menempatkan aliansi di garis depan kebijakan luar negeri Washington dan bahwa sikap ini telah digarisbawahi dengan kembalinya Kurt Campbell, arsitek ”poros untuk Asia” mantan Presiden AS Barack Obama.
“Kurt Campbell mewakili tangan yang akrab dan mantap dalam hubungan Indonesia-AS. Penunjukannya merupakan perkembangan yang disambut baik di kalangan diplomatik Indonesia,” kata Nabbs-Keller.
Diplomat veteran, yang juga asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik di bawah Hillary Clinton dari 2009 hingga 2013, sekarang menjadi koordinator Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional [NSC]. Dengan hingga 20 anggota, tim Campbell menempati direktorat NSC regional terbesar, menyoroti fokus Biden dalam melibatkan sekutu Asia untuk menahan meningkatnya ketegasan China di Indo-Pasifik.
“Saya pikir Indonesia memahami bahwa dengan pemerintahan Joe Biden akan ada lebih banyak harapan bahwa ASEAN memainkan peran utama di kawasan dan Indonesia memainkan peran utama dalam Asean,” kata Aaron Connelly, seorang peneliti politik Asia Tenggara di kelompok think tank International Institute for Strategic Studies.
“Anda mulai melihat Indonesia melangkah untuk mencerminkan hal itu, sebagian karena ingin menunjukkan kepada pemerintahan Biden bahwa ASEAN adalah organisasi yang layak untuk dilibatkan dan mungkin jika ASEAN dapat melakukan sesuatu yang berguna di Myanmar, maka AS juga akan mendengarkan ASEAN lebih banyak tentang hubungan AS-China dan masalah yang memiliki kepentingan strategis bagi ASEAN.”
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah terlibat dalam diplomasi ulang-alik dalam beberapa pekan terakhir, mengunjungi ketua ASEAN saat ini Brunei serta Singapura dan Thailand untuk meminta dukungan mereka bagi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Dia juga telah bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin, dan menyampaikan keprihatinan Indonesia tentang perkembangan di Myanmar dan menekankan perlunya semua negara anggota ASEAN untuk mematuhi Piagam ASEAN.
Retno juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan mitranya di India, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan Inggris.
“Indonesia mengharapkan dukungan dari AS dan China dalam masalah Myanmar dan berharap agar masalah tersebut tidak digunakan untuk mempertajam persaingan antara AS dan China,” kata Dewi Fortuna Anwar, pakar kebijakan luar negeri pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] yang berbasis di Jakarta.
Lihat Juga :
