Kekerasan Meningkat, YouTube Hapus Channel Junta Myanmar

Beberapa minggu lalu, Facebook membatasi akun militer karena menyebarkan "informasi yang salah", dengan mengatakan mereka memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat.

Facebook juga "menangguhkan tanpa batas" lembaga pemerintah Myanmar menggunakan saluran khusus yang disediakan bagi pejabat untuk mengirimkan permintaan penghapusan konten.

"Sejak peristiwa kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini," tulis Rafael Frankel, direktur kebijakan Facebook untuk ekonomi berkembang di Asia Pasifik, dalam sebuah postingan di blog pada saat itu.



Setelah kudeta, layanan internet dan berita, termasuk Facebook dan Twitter, terganggu di seluruh Myanmar, membatasi kemampuan orang untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut.

Setidaknya 54 orang telah dibunuh oleh polisi dan perwira militer di Myanmar sejak 1 Februari, termasuk sedikitnya 30 orang pada Rabu lalu, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet. Korban tewas sebenarnya, bagaimanapun, bisa jauh lebih tinggi, dia memperingatkan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Bachelet mengatakan bahwa lebih dari 1.700 orang telah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang sejak Februari, dengan jumlah insiden yang meningkat dalam beberapa hari terakhir.

"Setidaknya 700 orang ditahan pada hari Rabu saja," tambahnya.