Menlu Retno Tak Jadi Kunjungi Myanmar, Waktunya Tidak Tepat
loading...
A
A
A
Pada Selasa, unjuk rasa secara keseluruhan berlangsung lebih sedikit, tetapi protes multi-etnis direncanakan pada Rabu (24/2) di Mayangone, bagian utara pusat komersial Yangon.
Menlu Retno telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus membahas Myanmar.
Sejumlah sumber mengatakan Indonesia mengusulkan negara-negara Asia Tenggara mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal menggelar "pemilu yang adil dan inklusif". Namun laporan ini dibantah oleh Retno yang menyatakan posisi Indonesia bukanlah untuk mendukung pemilu baru.
Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada Selasa untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal pemilu baru, sementara anggota komunitas Muslim Myanmar akan mengadakan protes lain pada Rabu (24/2).
The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, mengatakan dalam pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
“Kami menentang keras dan mengecam mengirim utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta,” ungkap pernyataan The Future Nation Alliance.
Menlu Retno telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus membahas Myanmar.
Sejumlah sumber mengatakan Indonesia mengusulkan negara-negara Asia Tenggara mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal menggelar "pemilu yang adil dan inklusif". Namun laporan ini dibantah oleh Retno yang menyatakan posisi Indonesia bukanlah untuk mendukung pemilu baru.
Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada Selasa untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal pemilu baru, sementara anggota komunitas Muslim Myanmar akan mengadakan protes lain pada Rabu (24/2).
The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, mengatakan dalam pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".
“Kami menentang keras dan mengecam mengirim utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta,” ungkap pernyataan The Future Nation Alliance.
(sya)
Explore More