Rusia Ungkap AS Bangun Infrastruktur untuk Jet Berkemampuan Nuklir di Greenland
loading...
Penerbang dari Grup Operasi Ekspedisi ke-41 melakukan uji coba mesin pada pesawat F-35A Lightning II di landasan di Pangkalan Udara Thule, Greenland, 26 Januari 2023. Foto/Departemen Pertahanan AS/Sersan Mayor Benjamin Wiseman
A
A
A
MOSKOW - Amerika Serikat (AS) tengah membangun infrastruktur lapangan terbang di Greenland untuk pesawat yang mampu membawa hulu ledak nuklir, menurut Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Denmark Vladimir Barbin kepada Sputnik.
Bulan lalu, Presiden terpilih AS Donald Trump, yang akan memangku jabatan pada 20 Januari, menyebutnya sebagai "keharusan mutlak" bagi Amerika Serikat untuk memiliki Greenland, dan mengomentari keputusannya mengangkat duta besar AS yang baru untuk Denmark.
Perdana Menteri (PM) Greenland Mute Egede telah menanggapi dengan mengatakan pulau itu tidak untuk dijual.
"Pangkalan Luar Angkasa Pituffik AS yang berbasis di pulau itu (bekas Pangkalan Udara Thule) saat ini menjadi bagian dari sistem AS untuk memperingatkan tentang serangan nuklir dari arah Arktik. Pangkalan itu tengah menjalani modernisasi menyeluruh, termasuk sistem radar senilai miliaran dolar. Pangkalan itu juga tengah membangun infrastruktur lapangan terbang untuk jet tempur F-35, yang mampu membawa senjata nuklir. Jet-jet semacam itu telah menggunakan lapangan terbang pangkalan itu untuk latihan," ujar Barbin.
Militer AS telah hadir secara permanen di Greenland sejak Perang Dunia II, menurut duta besar tersebut.
"Rusia mendukung peningkatan stabilitas di Arktik. Hal itu hanya mungkin dilakukan atas dasar menciptakan sistem keamanan internasional yang setara bagi semua negara Arktik," papar Barbin.
"Greenland tertarik mengembangkan kerja sama internasional yang saling menguntungkan, termasuk dengan Amerika Serikat. Pertanyaan tentang nasib Greenland harus diputuskan berdasarkan ekspresi keinginan warga Greenland sendiri dalam kerangka undang-undang Denmark saat ini dan tanpa campur tangan pihak luar," ujar Barbin.
Trump mengatakan kepada wartawan pada awal Januari bahwa dia tidak dapat menjamin tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland.
Kemudian, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan saat ini tidak ada rencana militer untuk mengambil alih Greenland dengan paksa.
Trump pertama kali mengumumkan klaimnya atas Greenland pada tahun 2019, saat dia menjalani masa jabatan presiden pertamanya.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan, tetapi menerima otonomi dengan kemungkinan pemerintahan sendiri dan pemilu independen dalam kebijakan dalam negeri pada tahun 2009.
Bulan lalu, Presiden terpilih AS Donald Trump, yang akan memangku jabatan pada 20 Januari, menyebutnya sebagai "keharusan mutlak" bagi Amerika Serikat untuk memiliki Greenland, dan mengomentari keputusannya mengangkat duta besar AS yang baru untuk Denmark.
Perdana Menteri (PM) Greenland Mute Egede telah menanggapi dengan mengatakan pulau itu tidak untuk dijual.
"Pangkalan Luar Angkasa Pituffik AS yang berbasis di pulau itu (bekas Pangkalan Udara Thule) saat ini menjadi bagian dari sistem AS untuk memperingatkan tentang serangan nuklir dari arah Arktik. Pangkalan itu tengah menjalani modernisasi menyeluruh, termasuk sistem radar senilai miliaran dolar. Pangkalan itu juga tengah membangun infrastruktur lapangan terbang untuk jet tempur F-35, yang mampu membawa senjata nuklir. Jet-jet semacam itu telah menggunakan lapangan terbang pangkalan itu untuk latihan," ujar Barbin.
Militer AS telah hadir secara permanen di Greenland sejak Perang Dunia II, menurut duta besar tersebut.
"Rusia mendukung peningkatan stabilitas di Arktik. Hal itu hanya mungkin dilakukan atas dasar menciptakan sistem keamanan internasional yang setara bagi semua negara Arktik," papar Barbin.
Masa Depan Greenland Harus Ditentukan Tanpa Campur Tangan Pihak Luar
"Greenland tertarik mengembangkan kerja sama internasional yang saling menguntungkan, termasuk dengan Amerika Serikat. Pertanyaan tentang nasib Greenland harus diputuskan berdasarkan ekspresi keinginan warga Greenland sendiri dalam kerangka undang-undang Denmark saat ini dan tanpa campur tangan pihak luar," ujar Barbin.
Trump mengatakan kepada wartawan pada awal Januari bahwa dia tidak dapat menjamin tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland.
Kemudian, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan saat ini tidak ada rencana militer untuk mengambil alih Greenland dengan paksa.
Trump pertama kali mengumumkan klaimnya atas Greenland pada tahun 2019, saat dia menjalani masa jabatan presiden pertamanya.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan, tetapi menerima otonomi dengan kemungkinan pemerintahan sendiri dan pemilu independen dalam kebijakan dalam negeri pada tahun 2009.
(sya)
Lihat Juga :
