Dubes RI untuk Jepang Dorong UMKM Mampu Berinovasi di Tengah Pandemi Corona
loading...
A
A
A
Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Tri Purnajaya, dalam paparannya, mengatakan pelaku UMKM Indonesia harus mulai berpikir untuk pasar global.
"Mindset UMKM Indonesia masih dengan pasar dalam negeri. Banyak peluang di Jepang. Mulai dari makanan halal, furniture hingga produk pertanian. Perlu diperhatikan standar ekspor impor Jepang dan kualitas kontrol," kata Tri.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, M.Riza Damanik, menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM optimistis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12 persen pada tahun 2021. Bahkan, target tersebut menurutnya akan ditingkatkan pada 2024 menjadi 21,60 persen.
"Saat ini ekspor UMKM hanya berkisar 14,37 persen. Tapi kita optimistis akan ada peningkatan signifikan hingga 2024," kata Riza.
Lebih lanjut, Riza Damanik menambahkan ada 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas serta sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
"Indikator itu adalah peningkatan kontribusi PDB UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan startup koperasi, koperasi modern dan UMKM naik kelas. Kita dorong UMKM naik kelas, koperasi modern, sekaligus kewirausahaan semakin meningkat," papar Riza.
Pada tahun 2021, lanjut Riza, ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36, PDB koperasi 7,54 %, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas.
Ketua PPI Jepang Komisariat University of Tokyo, Eman Adhi Patra, memaparkan bahwa menurut laporan ADB tahun 2017, 74% penolakan secara global oleh perbankan kepada UMKM disebabkan oleh pembiayaan perdagangan ekspor. Untuk itu, ADB menyarankan agar memperbaiki mekanisme penilaian risiko UMKM dengan menggunakan skema Supply Chain Finance (SCF) sebagai pendekatan baru.
"Pemerintah lakukan pengembangan Fintech (Financial Technology) untuk kemudahan UMKM. Kami mendorong semakin banyak perusahaan Fintech yang memberikan pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah; penyediaan transfer dan tanda tangan digital gratis; pemberian diskon tagihan bulanan; penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0%; dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis bagi UMKM," ujar Eman yang merupakan mahasiswa Program Studi S2 Public Policy.
"Mindset UMKM Indonesia masih dengan pasar dalam negeri. Banyak peluang di Jepang. Mulai dari makanan halal, furniture hingga produk pertanian. Perlu diperhatikan standar ekspor impor Jepang dan kualitas kontrol," kata Tri.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, M.Riza Damanik, menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM optimistis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12 persen pada tahun 2021. Bahkan, target tersebut menurutnya akan ditingkatkan pada 2024 menjadi 21,60 persen.
"Saat ini ekspor UMKM hanya berkisar 14,37 persen. Tapi kita optimistis akan ada peningkatan signifikan hingga 2024," kata Riza.
Lebih lanjut, Riza Damanik menambahkan ada 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas serta sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
"Indikator itu adalah peningkatan kontribusi PDB UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan startup koperasi, koperasi modern dan UMKM naik kelas. Kita dorong UMKM naik kelas, koperasi modern, sekaligus kewirausahaan semakin meningkat," papar Riza.
Pada tahun 2021, lanjut Riza, ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36, PDB koperasi 7,54 %, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas.
Ketua PPI Jepang Komisariat University of Tokyo, Eman Adhi Patra, memaparkan bahwa menurut laporan ADB tahun 2017, 74% penolakan secara global oleh perbankan kepada UMKM disebabkan oleh pembiayaan perdagangan ekspor. Untuk itu, ADB menyarankan agar memperbaiki mekanisme penilaian risiko UMKM dengan menggunakan skema Supply Chain Finance (SCF) sebagai pendekatan baru.
"Pemerintah lakukan pengembangan Fintech (Financial Technology) untuk kemudahan UMKM. Kami mendorong semakin banyak perusahaan Fintech yang memberikan pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah; penyediaan transfer dan tanda tangan digital gratis; pemberian diskon tagihan bulanan; penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0%; dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis bagi UMKM," ujar Eman yang merupakan mahasiswa Program Studi S2 Public Policy.
Lihat Juga :
