China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan
Selasa, 21 Juli 2026 - 09:50 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Japarov, Kirgizstan masih membutuhkan bantuan negara lain untuk proyek-proyek yang memerlukan keahlian teknis, pengalaman, dan tenaga ahli yang belum tersedia di dalam negeri. Jika seluruh proyek hanya mengandalkan kemampuan sendiri, pembangunan bisa memakan waktu 15 hingga 20 tahun.
Meski pemerintah terus membela investasi China sebagai kebutuhan pembangunan, sejumlah pengamat menilai persoalan utamanya terletak pada minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Editor Global Voices sekaligus pakar China dan Asia Tengah, Filip Noubel, mengatakan banyak proyek diputuskan oleh elite di Bishkek tanpa mempertimbangkan kebutuhan maupun aspirasi masyarakat lokal.
“Situasi tersebut membuat investasi China semakin mudah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok nasionalis,” ucapnya.
Noubel juga menilai kondisi itu mendorong apa yang disebutnya sebagai securitization investasi China, yakni ketika perlindungan terhadap pekerja dan perusahaan China tidak lagi sekadar menjadi urusan bisnis, tetapi berubah menjadi bagian dari kerja sama keamanan antarnegara.
Meski Japarov berulang kali membela kebijakan terkait China, meningkatnya kemarahan publik di media sosial akhirnya mendorong pemerintah mengambil langkah.
Pada 14 Juli, pemerintah mulai memberikan pengarahan kepada pekerja konstruksi asing mengenai kepatuhan terhadap hukum Kirgizstan setelah muncul dugaan penangkapan ikan ilegal, perburuan liar, gangguan ketertiban umum, hingga konsumsi alkohol di ruang publik.
Di hari yang sama, blogger yang dikenal dekat dengan pemerintahan Japarov mengunggah paspor seorang warga negara China yang dituduh melakukan penangkapan ikan ilegal dan mengeklaim orang tersebut telah dideportasi.
Secara terpisah, Kementerian Kehakiman Kirgizstan mencabut registrasi organisasi Association for Promoting the Peaceful Reunification of Central Asia and China yang sebelumnya menjadi sasaran kritik luas di media sosial. Namun, kementerian belum menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
Investasi atau Persoalan Keamanan?
Meski pemerintah terus membela investasi China sebagai kebutuhan pembangunan, sejumlah pengamat menilai persoalan utamanya terletak pada minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Editor Global Voices sekaligus pakar China dan Asia Tengah, Filip Noubel, mengatakan banyak proyek diputuskan oleh elite di Bishkek tanpa mempertimbangkan kebutuhan maupun aspirasi masyarakat lokal.
“Situasi tersebut membuat investasi China semakin mudah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok nasionalis,” ucapnya.
Noubel juga menilai kondisi itu mendorong apa yang disebutnya sebagai securitization investasi China, yakni ketika perlindungan terhadap pekerja dan perusahaan China tidak lagi sekadar menjadi urusan bisnis, tetapi berubah menjadi bagian dari kerja sama keamanan antarnegara.
Meski Japarov berulang kali membela kebijakan terkait China, meningkatnya kemarahan publik di media sosial akhirnya mendorong pemerintah mengambil langkah.
Pada 14 Juli, pemerintah mulai memberikan pengarahan kepada pekerja konstruksi asing mengenai kepatuhan terhadap hukum Kirgizstan setelah muncul dugaan penangkapan ikan ilegal, perburuan liar, gangguan ketertiban umum, hingga konsumsi alkohol di ruang publik.
Di hari yang sama, blogger yang dikenal dekat dengan pemerintahan Japarov mengunggah paspor seorang warga negara China yang dituduh melakukan penangkapan ikan ilegal dan mengeklaim orang tersebut telah dideportasi.
Secara terpisah, Kementerian Kehakiman Kirgizstan mencabut registrasi organisasi Association for Promoting the Peaceful Reunification of Central Asia and China yang sebelumnya menjadi sasaran kritik luas di media sosial. Namun, kementerian belum menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
