China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan
Selasa, 21 Juli 2026 - 09:50 WIB
loading...
A
A
A
Insiden-insiden tersebut memicu kritik terhadap dugaan perlakuan istimewa bagi warga China dan penegakan hukum yang dinilai tidak setara.
Perdebatan semakin meluas ketika sebuah unggahan Facebook mempertanyakan, "Apakah China sedang mengambil alih Kirgizstan?" setelah mempublikasikan dokumen registrasi organisasi Association for Peaceful Reunification of Central Asia and China.
Kritik lain menyasar kebijakan bebas visa. Sejumlah pengguna media sosial menyindir Presiden Sadyr Japarov karena dinilai memberi kemudahan bagi warga China, sementara warga Kirgizstan masih memerlukan visa untuk bepergian ke China.
Ilmuwan politik Venera Saipidin menilai pemerintah belum mampu meredakan keresahan publik karena minimnya transparansi mengenai migrasi tenaga kerja asal China.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan secara terbuka berapa banyak warga China yang masuk dan berapa yang telah meninggalkan Kirgizstan.
"Jika tidak, perdebatan yang tidak jelas akan terus meningkat setiap hari," ujarnya.
Analis politik Kuban Abdymen juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menegakkan hukum secara setara terhadap seluruh warga negara asing agar tidak muncul kesan bahwa warga China mendapat perlakuan khusus.
Kontroversi mengenai peran China kembali mencuat setelah aktivis dan politikus Mavlyan Askarbekov ditahan usai mengkritik meningkatnya kehadiran warga China di Kirgizstan, termasuk keterlibatan mereka dalam usaha kecil dan menengah. Otoritas menuduhnya menghasut kebencian berdasarkan etnis, nasionalitas, agama, dan wilayah. Hingga kini, dia masih menjalani penahanan prapersidangan.
Sehari setelah penahanan tersebut, Presiden Sadyr Japarov membela penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek besar dan mengkritik pihak-pihak yang dianggap melebih-lebihkan pengaruh China.
Perdebatan semakin meluas ketika sebuah unggahan Facebook mempertanyakan, "Apakah China sedang mengambil alih Kirgizstan?" setelah mempublikasikan dokumen registrasi organisasi Association for Peaceful Reunification of Central Asia and China.
Kritik lain menyasar kebijakan bebas visa. Sejumlah pengguna media sosial menyindir Presiden Sadyr Japarov karena dinilai memberi kemudahan bagi warga China, sementara warga Kirgizstan masih memerlukan visa untuk bepergian ke China.
Pemerintah Dinilai Kurang Transparan
Ilmuwan politik Venera Saipidin menilai pemerintah belum mampu meredakan keresahan publik karena minimnya transparansi mengenai migrasi tenaga kerja asal China.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan secara terbuka berapa banyak warga China yang masuk dan berapa yang telah meninggalkan Kirgizstan.
"Jika tidak, perdebatan yang tidak jelas akan terus meningkat setiap hari," ujarnya.
Analis politik Kuban Abdymen juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menegakkan hukum secara setara terhadap seluruh warga negara asing agar tidak muncul kesan bahwa warga China mendapat perlakuan khusus.
Kontroversi mengenai peran China kembali mencuat setelah aktivis dan politikus Mavlyan Askarbekov ditahan usai mengkritik meningkatnya kehadiran warga China di Kirgizstan, termasuk keterlibatan mereka dalam usaha kecil dan menengah. Otoritas menuduhnya menghasut kebencian berdasarkan etnis, nasionalitas, agama, dan wilayah. Hingga kini, dia masih menjalani penahanan prapersidangan.
Sehari setelah penahanan tersebut, Presiden Sadyr Japarov membela penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek besar dan mengkritik pihak-pihak yang dianggap melebih-lebihkan pengaruh China.
Lihat Juga :
