China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan

JAKARTA - Meningkatnya kehadiran pekerja dan investasi China di Kirgizstan semakin sulit diabaikan. Di satu sisi, pemerintah menilai keterlibatan Beijing penting untuk mendorong pembangunan.

Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap lapangan kerja, sumber daya alam, hingga kedaulatan negara.

Baca Juga: Media China Gambarkan Orang Filipina sebagai Monyet, Manila Marah

Mengutip dari Radio Free Europe Radio Liberty, Selasa (21/7/2026), data Departemen Konsuler Kementerian Luar Negeri Kirgizstan menunjukkan negara itu telah menerbitkan sekitar 61.000 visa kerja pada paruh pertama 2026. Sekitar 60 persen di antaranya diberikan kepada warga negara China.

Lonjakan pekerja tersebut merupakan bagian dari ekspansi ekonomi China di negara Asia Tengah itu. Dalam tiga tahun terakhir, hampir 7.000 perusahaan, asosiasi, dan organisasi asal China telah terdaftar di Kirgizstan.

Perusahaan-perusahaan China kini terlibat dalam berbagai proyek besar di sektor infrastruktur, pertambangan, dan energi, termasuk proyek yang mencakup penyewaan lahan negara hingga 49 tahun.

China juga menjadi kreditur bilateral terbesar Kirgizstan. Export-Import Bank of China memegang sekitar USD1,6 miliar atau 28 persen dari total utang publik luar negeri Kirgizstan yang mencapai USD8,9 miliar.

Bagi negara berpenduduk lebih dari 7 juta jiwa yang ratusan ribu warganya bekerja di luar negeri—terutama di Rusia—dan bergantung pada remitansi, kedatangan puluhan ribu pekerja asal China menjadi isu yang sensitif. Kekhawatiran mengenai lapangan kerja, kepemilikan lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga kedaulatan nasional pun semakin menguat.

Insiden Kecil, Reaksi Besar

Sentimen tersebut semakin terlihat di media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah video yang melibatkan warga negara China beredar luas dan memicu kontroversi nasional.

Salah satu video memperlihatkan dugaan penggunaan peralatan listrik untuk menangkap ikan di kawasan lindung Arpa. Video lain menunjukkan wisatawan asal China berenang di kawasan terlarang di pesisir Danau Issyk-Kul, wilayah yang tidak boleh diakses warga setempat. Di media sosial juga beredar tuduhan bahwa warga China menangkap burung liar secara ilegal.

Insiden-insiden tersebut memicu kritik terhadap dugaan perlakuan istimewa bagi warga China dan penegakan hukum yang dinilai tidak setara.

Perdebatan semakin meluas ketika sebuah unggahan Facebook mempertanyakan, "Apakah China sedang mengambil alih Kirgizstan?" setelah mempublikasikan dokumen registrasi organisasi Association for Peaceful Reunification of Central Asia and China.

Kritik lain menyasar kebijakan bebas visa. Sejumlah pengguna media sosial menyindir Presiden Sadyr Japarov karena dinilai memberi kemudahan bagi warga China, sementara warga Kirgizstan masih memerlukan visa untuk bepergian ke China.

Pemerintah Dinilai Kurang Transparan

Ilmuwan politik Venera Saipidin menilai pemerintah belum mampu meredakan keresahan publik karena minimnya transparansi mengenai migrasi tenaga kerja asal China.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan secara terbuka berapa banyak warga China yang masuk dan berapa yang telah meninggalkan Kirgizstan.

"Jika tidak, perdebatan yang tidak jelas akan terus meningkat setiap hari," ujarnya.

Analis politik Kuban Abdymen juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menegakkan hukum secara setara terhadap seluruh warga negara asing agar tidak muncul kesan bahwa warga China mendapat perlakuan khusus.

Kontroversi mengenai peran China kembali mencuat setelah aktivis dan politikus Mavlyan Askarbekov ditahan usai mengkritik meningkatnya kehadiran warga China di Kirgizstan, termasuk keterlibatan mereka dalam usaha kecil dan menengah. Otoritas menuduhnya menghasut kebencian berdasarkan etnis, nasionalitas, agama, dan wilayah. Hingga kini, dia masih menjalani penahanan prapersidangan.

Sehari setelah penahanan tersebut, Presiden Sadyr Japarov membela penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek besar dan mengkritik pihak-pihak yang dianggap melebih-lebihkan pengaruh China.

Menurut Japarov, Kirgizstan masih membutuhkan bantuan negara lain untuk proyek-proyek yang memerlukan keahlian teknis, pengalaman, dan tenaga ahli yang belum tersedia di dalam negeri. Jika seluruh proyek hanya mengandalkan kemampuan sendiri, pembangunan bisa memakan waktu 15 hingga 20 tahun.

Investasi atau Persoalan Keamanan?

Meski pemerintah terus membela investasi China sebagai kebutuhan pembangunan, sejumlah pengamat menilai persoalan utamanya terletak pada minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Editor Global Voices sekaligus pakar China dan Asia Tengah, Filip Noubel, mengatakan banyak proyek diputuskan oleh elite di Bishkek tanpa mempertimbangkan kebutuhan maupun aspirasi masyarakat lokal.

“Situasi tersebut membuat investasi China semakin mudah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok nasionalis,” ucapnya.

Noubel juga menilai kondisi itu mendorong apa yang disebutnya sebagai securitization investasi China, yakni ketika perlindungan terhadap pekerja dan perusahaan China tidak lagi sekadar menjadi urusan bisnis, tetapi berubah menjadi bagian dari kerja sama keamanan antarnegara.

Meski Japarov berulang kali membela kebijakan terkait China, meningkatnya kemarahan publik di media sosial akhirnya mendorong pemerintah mengambil langkah.

Pada 14 Juli, pemerintah mulai memberikan pengarahan kepada pekerja konstruksi asing mengenai kepatuhan terhadap hukum Kirgizstan setelah muncul dugaan penangkapan ikan ilegal, perburuan liar, gangguan ketertiban umum, hingga konsumsi alkohol di ruang publik.

Di hari yang sama, blogger yang dikenal dekat dengan pemerintahan Japarov mengunggah paspor seorang warga negara China yang dituduh melakukan penangkapan ikan ilegal dan mengeklaim orang tersebut telah dideportasi.

Secara terpisah, Kementerian Kehakiman Kirgizstan mencabut registrasi organisasi Association for Promoting the Peaceful Reunification of Central Asia and China yang sebelumnya menjadi sasaran kritik luas di media sosial. Namun, kementerian belum menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.