Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Korea Utara Memprihatinkan
loading...
Seorang pembelot ungkap para perempuan Korea Utara menghadapi ancaman kekerasan seksual dan eksploitasi yang terus-menerus, terutama di dalam militer atau institusi publik. Foto/Al Jazeera
A
A
A
JAKARTA - Perempuan Korea Utara (Korut) menghadapi ancaman kekerasan seksual dan eksploitasi yang terus-menerus, terutama di dalam militer atau institusi publik.
Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendesak di Korea Utara, namun rezim tidak menunjukkan niat untuk mengatasinya. Masyarakat internasional harus mendesak rezim Korea Utara untuk melindungi dan memberikan perhatian serius pada nasib perempuan di sana.
Hal tersebut diungkapkan oleh Huh Su-kyung, mantan profesor di Chongjin Teachers’ College, Korea Utara.
"Secara alami, tidak ada respons sistematis yang diterapkan, dan penderitaan akibat seksisme struktural dan kekerasan seksual tidak menunjukkan tanda-tanda mereda," kata Huh Su-kyung, yang merupakan pembelot dari Korea Utara, seperti keterangannya yang dikirimkan kepada redaksi SINDOnews.com, Jumat (24/1/2025).
Menurut dia, korban kekerasan seksual distigmatisasi secara sosial dan sering kali menghadapi pembalasan akibat pola pikir masyarakat yang didominasi laki-laki dan berorientasi pada pelaku.
"Hampir tidak mungkin bagi korban untuk melaporkan insiden atau mencari bantuan melalui saluran resmi. Dengan harapan reformasi internal yang sangat kecil, kekuatan eksternal menjadi satu-satunya harapan,’’ jelasnya.
Karena itu, komunitas internasional harus bersatu dan terus memberikan tekanan pada Korea Utara untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan serta hak-hak perempuan di negara tersebut.
Lebih jauh, kata Huh Su-kyung, Korea Utara adalah salah satu masyarakat yang paling tertutup dan terkontrol secara sentral di dunia, di mana perempuan menghadapi diskriminasi dan penindasan yang parah.
Meskipun rezim otoriter Kim Jong-un secara retoris memuji perempuan sebagai "pemilik bangga yang bertanggung jawab atas salah satu roda kereta revolusioner nasionalistik”, kenyataannya pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan sangat merajalela. Perempuan di Korea Utara hanya dipandang sebagai tenaga kerja sosial dengan kebebasan dan hak mereka yang sangat dibatasi.
Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendesak di Korea Utara, namun rezim tidak menunjukkan niat untuk mengatasinya. Masyarakat internasional harus mendesak rezim Korea Utara untuk melindungi dan memberikan perhatian serius pada nasib perempuan di sana.
Hal tersebut diungkapkan oleh Huh Su-kyung, mantan profesor di Chongjin Teachers’ College, Korea Utara.
"Secara alami, tidak ada respons sistematis yang diterapkan, dan penderitaan akibat seksisme struktural dan kekerasan seksual tidak menunjukkan tanda-tanda mereda," kata Huh Su-kyung, yang merupakan pembelot dari Korea Utara, seperti keterangannya yang dikirimkan kepada redaksi SINDOnews.com, Jumat (24/1/2025).
Menurut dia, korban kekerasan seksual distigmatisasi secara sosial dan sering kali menghadapi pembalasan akibat pola pikir masyarakat yang didominasi laki-laki dan berorientasi pada pelaku.
"Hampir tidak mungkin bagi korban untuk melaporkan insiden atau mencari bantuan melalui saluran resmi. Dengan harapan reformasi internal yang sangat kecil, kekuatan eksternal menjadi satu-satunya harapan,’’ jelasnya.
Karena itu, komunitas internasional harus bersatu dan terus memberikan tekanan pada Korea Utara untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan serta hak-hak perempuan di negara tersebut.
Lebih jauh, kata Huh Su-kyung, Korea Utara adalah salah satu masyarakat yang paling tertutup dan terkontrol secara sentral di dunia, di mana perempuan menghadapi diskriminasi dan penindasan yang parah.
Meskipun rezim otoriter Kim Jong-un secara retoris memuji perempuan sebagai "pemilik bangga yang bertanggung jawab atas salah satu roda kereta revolusioner nasionalistik”, kenyataannya pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan sangat merajalela. Perempuan di Korea Utara hanya dipandang sebagai tenaga kerja sosial dengan kebebasan dan hak mereka yang sangat dibatasi.
Lihat Juga :
