Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Korea Utara Memprihatinkan
Jum'at, 24 Januari 2025 - 08:17 WIB
loading...
Seorang pembelot ungkap para perempuan Korea Utara menghadapi ancaman kekerasan seksual dan eksploitasi yang terus-menerus, terutama di dalam militer atau institusi publik. Foto/Al Jazeera
A
A
A
JAKARTA - Perempuan Korea Utara (Korut) menghadapi ancaman kekerasan seksual dan eksploitasi yang terus-menerus, terutama di dalam militer atau institusi publik.
Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendesak di Korea Utara, namun rezim tidak menunjukkan niat untuk mengatasinya. Masyarakat internasional harus mendesak rezim Korea Utara untuk melindungi dan memberikan perhatian serius pada nasib perempuan di sana.
Hal tersebut diungkapkan oleh Huh Su-kyung, mantan profesor di Chongjin Teachers’ College, Korea Utara.
"Secara alami, tidak ada respons sistematis yang diterapkan, dan penderitaan akibat seksisme struktural dan kekerasan seksual tidak menunjukkan tanda-tanda mereda," kata Huh Su-kyung, yang merupakan pembelot dari Korea Utara, seperti keterangannya yang dikirimkan kepada redaksi SINDOnews.com, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga: Cegah Pembelotan Tentara, Kim Jong-un Tutup Akses Korea Utara dari Dunia Luar
Menurut dia, korban kekerasan seksual distigmatisasi secara sosial dan sering kali menghadapi pembalasan akibat pola pikir masyarakat yang didominasi laki-laki dan berorientasi pada pelaku.
"Hampir tidak mungkin bagi korban untuk melaporkan insiden atau mencari bantuan melalui saluran resmi. Dengan harapan reformasi internal yang sangat kecil, kekuatan eksternal menjadi satu-satunya harapan,’’ jelasnya.
Karena itu, komunitas internasional harus bersatu dan terus memberikan tekanan pada Korea Utara untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan serta hak-hak perempuan di negara tersebut.
Lebih jauh, kata Huh Su-kyung, Korea Utara adalah salah satu masyarakat yang paling tertutup dan terkontrol secara sentral di dunia, di mana perempuan menghadapi diskriminasi dan penindasan yang parah.
Meskipun rezim otoriter Kim Jong-un secara retoris memuji perempuan sebagai "pemilik bangga yang bertanggung jawab atas salah satu roda kereta revolusioner nasionalistik”, kenyataannya pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan sangat merajalela. Perempuan di Korea Utara hanya dipandang sebagai tenaga kerja sosial dengan kebebasan dan hak mereka yang sangat dibatasi.
Huh Su-kyung mengungkapkan perempuan di Korea Utara mengalami penindasan sosial, politik, dan ekonomi. Korea Utara beroperasi di bawah sentralisasi kekuasaan yang ekstrem, dengan seluruh otoritas politik terkonsentrasi di tangan pemimpin tertinggi, Kim Jong-un.
Perempuan diharapkan untuk fokus pada tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak sesuai dengan nilai-nilai tradisional, sehingga mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik.
"Peran mereka terbatas pada menjadi ibu rumah tangga, sementara status sosial dan kemandirian ekonomi mereka hampir tidak diakui. Perempuan dikecualikan dari kebebasan politik dan dimobilisasi semata-mata untuk mendukung ideologi otoriter Kim Jong-un," paparnya.
Dia menjelaskan ekonomi terencana Korea Utara, yang sepenuhnya dikendalikan oleh rezim, menempatkan perempuan terutama dalam pekerjaan domestik atau pekerjaan pabrik dengan upah rendah.
Pekerjaan mereka dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki, dan penghasilan mereka jauh lebih rendah. Jenis pekerjaan yang tersedia bagi perempuan sebagian besar adalah pekerjaan fisik atau jasa.
Kesulitan ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1990-an, yang ditandai dengan runtuhnya ekonomi terencana dan munculnya pasar informal (jangmadang), semakin memperburuk penderitaan perempuan. Perempuan terus berjuang untuk mencapai kemandirian ekonomi dan bertahan hidup di luar sistem ekonomi resmi, meskipun mereka menghadapi risiko penangkapan dan hukuman oleh otoritas.
Huh Su-kyung bercerita perempuan Korea Utara memikul tanggung jawab ganda antara aktivitas ekonomi dan peran domestik.
Setelah menyelesaikan transaksi di jangmadang, mereka segera kembali ke rumah untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Masyarakat Korea Utara menekankan peran gender tradisional, memaksa perempuan untuk fokus terutama pada tugas-tugas domestik.
Perempuan yang berusaha mencapai kemandirian ekonomi di jangmadang menghadapi kesulitan besar saat menyeimbangkan tanggung jawab tersebut.
Pendidikan dan budaya Korea Utara tetap sangat bias gender, di mana perempuan umumnya menerima pendidikan yang diarahkan pada pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak.
Mereka tidak diberikan akses ke pelatihan teknis khusus untuk mencapai kemandirian ekonomi, tidak seperti laki-laki yang dididik untuk menjadi pejabat di institusi atau militer.
"Norma-norma diskriminatif dan struktur pendidikan ini menjadi penghalang besar bagi perempuan Korea Utara dalam mengejar impian mereka," tandas Huh Su-kyung.
Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendesak di Korea Utara, namun rezim tidak menunjukkan niat untuk mengatasinya. Masyarakat internasional harus mendesak rezim Korea Utara untuk melindungi dan memberikan perhatian serius pada nasib perempuan di sana.
Hal tersebut diungkapkan oleh Huh Su-kyung, mantan profesor di Chongjin Teachers’ College, Korea Utara.
"Secara alami, tidak ada respons sistematis yang diterapkan, dan penderitaan akibat seksisme struktural dan kekerasan seksual tidak menunjukkan tanda-tanda mereda," kata Huh Su-kyung, yang merupakan pembelot dari Korea Utara, seperti keterangannya yang dikirimkan kepada redaksi SINDOnews.com, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga: Cegah Pembelotan Tentara, Kim Jong-un Tutup Akses Korea Utara dari Dunia Luar
Menurut dia, korban kekerasan seksual distigmatisasi secara sosial dan sering kali menghadapi pembalasan akibat pola pikir masyarakat yang didominasi laki-laki dan berorientasi pada pelaku.
"Hampir tidak mungkin bagi korban untuk melaporkan insiden atau mencari bantuan melalui saluran resmi. Dengan harapan reformasi internal yang sangat kecil, kekuatan eksternal menjadi satu-satunya harapan,’’ jelasnya.
Karena itu, komunitas internasional harus bersatu dan terus memberikan tekanan pada Korea Utara untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan serta hak-hak perempuan di negara tersebut.
Lebih jauh, kata Huh Su-kyung, Korea Utara adalah salah satu masyarakat yang paling tertutup dan terkontrol secara sentral di dunia, di mana perempuan menghadapi diskriminasi dan penindasan yang parah.
Meskipun rezim otoriter Kim Jong-un secara retoris memuji perempuan sebagai "pemilik bangga yang bertanggung jawab atas salah satu roda kereta revolusioner nasionalistik”, kenyataannya pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan sangat merajalela. Perempuan di Korea Utara hanya dipandang sebagai tenaga kerja sosial dengan kebebasan dan hak mereka yang sangat dibatasi.
Huh Su-kyung mengungkapkan perempuan di Korea Utara mengalami penindasan sosial, politik, dan ekonomi. Korea Utara beroperasi di bawah sentralisasi kekuasaan yang ekstrem, dengan seluruh otoritas politik terkonsentrasi di tangan pemimpin tertinggi, Kim Jong-un.
Perempuan diharapkan untuk fokus pada tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak sesuai dengan nilai-nilai tradisional, sehingga mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik.
"Peran mereka terbatas pada menjadi ibu rumah tangga, sementara status sosial dan kemandirian ekonomi mereka hampir tidak diakui. Perempuan dikecualikan dari kebebasan politik dan dimobilisasi semata-mata untuk mendukung ideologi otoriter Kim Jong-un," paparnya.
Dia menjelaskan ekonomi terencana Korea Utara, yang sepenuhnya dikendalikan oleh rezim, menempatkan perempuan terutama dalam pekerjaan domestik atau pekerjaan pabrik dengan upah rendah.
Pekerjaan mereka dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki, dan penghasilan mereka jauh lebih rendah. Jenis pekerjaan yang tersedia bagi perempuan sebagian besar adalah pekerjaan fisik atau jasa.
Kesulitan ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1990-an, yang ditandai dengan runtuhnya ekonomi terencana dan munculnya pasar informal (jangmadang), semakin memperburuk penderitaan perempuan. Perempuan terus berjuang untuk mencapai kemandirian ekonomi dan bertahan hidup di luar sistem ekonomi resmi, meskipun mereka menghadapi risiko penangkapan dan hukuman oleh otoritas.
Huh Su-kyung bercerita perempuan Korea Utara memikul tanggung jawab ganda antara aktivitas ekonomi dan peran domestik.
Setelah menyelesaikan transaksi di jangmadang, mereka segera kembali ke rumah untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Masyarakat Korea Utara menekankan peran gender tradisional, memaksa perempuan untuk fokus terutama pada tugas-tugas domestik.
Perempuan yang berusaha mencapai kemandirian ekonomi di jangmadang menghadapi kesulitan besar saat menyeimbangkan tanggung jawab tersebut.
Pendidikan dan budaya Korea Utara tetap sangat bias gender, di mana perempuan umumnya menerima pendidikan yang diarahkan pada pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak.
Mereka tidak diberikan akses ke pelatihan teknis khusus untuk mencapai kemandirian ekonomi, tidak seperti laki-laki yang dididik untuk menjadi pejabat di institusi atau militer.
"Norma-norma diskriminatif dan struktur pendidikan ini menjadi penghalang besar bagi perempuan Korea Utara dalam mengejar impian mereka," tandas Huh Su-kyung.
(mas)
Lihat Juga :
