Langgar Konstitusi, Wakil Presiden Ini Dipecat
Minggu, 20 Oktober 2024 - 11:12 WIB
loading...
Wakil Presiden Kenya Rigathi Gachagua telah dipecat Parlemen atas tuduhan melanggar konstitusi. Foto/Business Daily
A
A
A
NAIROBI - Wakil Presiden (wapres) Kenya Rigathi Gachagua telah dipecat atau dimakzulkan oleh Parlemen atas tuduhan sudah melanggar konstitusi. Namun dia menggugat pemecatannya di pengadilan tinggi.
Parlemen menyetujui pencalonan Sekretaris Kabinet Dalam Negeri (CS) Kithure Kindiki sebagai wapres baru menggantikan Gachagua yang telah menjabat selama dua tahun.
Namun, tak lama setelah keputusan bulat Parlemen muncul pada Jumat pekan lalu, pengadilan tinggi negara Afrika Timur itu mengeluarkan perintah yang memblokir pengangkatan Kindiki sebagai wapres baru Kenya. Langkah pengadilan tersebut sebagai respons atas gugatan yang diajukan Gachagua terhadap pemecatannya.
“Kasus ini menimbulkan masalah konstitusional yang serius," tulis Capital FM, mengutip Hakim Chacha Mwita.
Baca Juga: Profil William Ruto, Presiden Kenya yang Pecat Hampir Seluruh Menteri di Kabinet
Hakim Mwita memerintahkan penangguhan resolusi Senat yang mendukung pemakzulan Gachagua hingga debat oleh majelis hakim pada 24 Oktober mendatang.
Para senator telah menyetujui pemecatan Gachagua pada Kamis malam karena melanggar konstitusi, menjadikannya pejabat pertama yang diberhentikan sejak pemakzulan diperkenalkan dalam konstitusi Kenya yang diamandemen tahun 2010.
Gachagua sebelumnya mengaku tidak bersalah atas 11 tuduhan yang mencakup korupsi, terlibat dalam politik yang memecah belah secara etnis, dan menghasut kerusuhan antipemerintah.
Dia seharusnya membela diri di pengadilan pada Kamis lalu, tetapi tim pembelanya mengatakan dia tidak dapat bersaksi karena dirawat di rumah sakit.
Senat menolak untuk menunda keputusannya dan memilih untuk memecat Gachagua setelah menyatakannya bersalah atas lima tuduhan, termasuk menghasut kebencian etnis. Kendati demikia,dia dibebaskan dari tuduhan pencucian uang dan korupsi.
Pemecatan Wapres Gachagua terjadi di tengah dugaan hubungan yang tegang antara dirinya dengan Presiden William Ruto, yang dia dukung dalam memenangkan pemilihan presiden 2022.
Gachagua disebut-sebut telah memainkan peran kunci dalam mengamankan sejumlah besar suara dari wilayah Kenya tengah yang padat penduduk tempat asalnya.
Gachagua mengeklaim bahwa pemakzulannya bermotif politik, menyebut tuduhan terhadapnya salah dan "sangat keterlaluan”.
Pada Jumat lalu, Gachagua mengajukan banding pengadilan terhadap penggantinya setelah Ketua Majelis Nasional Moses Wetang'ula mengumumkan bahwa Ruto telah mencalonkan Menteri Dalam Negeri Kindiki sebagai wapres baru.
"Saya telah menerima pesan dari presiden mengenai pencalonan Profesor Kithure Kindiki untuk mengisi kekosongan yang terjadi di kantor tersebut," kata Wetang'ula di Parlemen, menurut laporan Reuters, Minggu (20/10/2024).
Kindiki (52) adalah sekutu dekat presiden dan menjabat sebagai pengacaranya selama persidangannya oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan menyusul kekerasan pascapemilu 2007-2008 di Kenya, yang menewaskan 1.200 orang. Kasus tersebut akhirnya ditutup karena kurangnya bukti.
Dia dilaporkan menjadi kandidat utama untuk posisi wakil presiden dalam pemilu 2022 tetapi malah diangkat menjadi menteri dalam negeri tak lama setelah pelantikan Ruto.
Parlemen menyetujui pencalonan Sekretaris Kabinet Dalam Negeri (CS) Kithure Kindiki sebagai wapres baru menggantikan Gachagua yang telah menjabat selama dua tahun.
Namun, tak lama setelah keputusan bulat Parlemen muncul pada Jumat pekan lalu, pengadilan tinggi negara Afrika Timur itu mengeluarkan perintah yang memblokir pengangkatan Kindiki sebagai wapres baru Kenya. Langkah pengadilan tersebut sebagai respons atas gugatan yang diajukan Gachagua terhadap pemecatannya.
“Kasus ini menimbulkan masalah konstitusional yang serius," tulis Capital FM, mengutip Hakim Chacha Mwita.
Baca Juga: Profil William Ruto, Presiden Kenya yang Pecat Hampir Seluruh Menteri di Kabinet
Hakim Mwita memerintahkan penangguhan resolusi Senat yang mendukung pemakzulan Gachagua hingga debat oleh majelis hakim pada 24 Oktober mendatang.
Para senator telah menyetujui pemecatan Gachagua pada Kamis malam karena melanggar konstitusi, menjadikannya pejabat pertama yang diberhentikan sejak pemakzulan diperkenalkan dalam konstitusi Kenya yang diamandemen tahun 2010.
Gachagua sebelumnya mengaku tidak bersalah atas 11 tuduhan yang mencakup korupsi, terlibat dalam politik yang memecah belah secara etnis, dan menghasut kerusuhan antipemerintah.
Dia seharusnya membela diri di pengadilan pada Kamis lalu, tetapi tim pembelanya mengatakan dia tidak dapat bersaksi karena dirawat di rumah sakit.
Senat menolak untuk menunda keputusannya dan memilih untuk memecat Gachagua setelah menyatakannya bersalah atas lima tuduhan, termasuk menghasut kebencian etnis. Kendati demikia,dia dibebaskan dari tuduhan pencucian uang dan korupsi.
Pemecatan Wapres Gachagua terjadi di tengah dugaan hubungan yang tegang antara dirinya dengan Presiden William Ruto, yang dia dukung dalam memenangkan pemilihan presiden 2022.
Gachagua disebut-sebut telah memainkan peran kunci dalam mengamankan sejumlah besar suara dari wilayah Kenya tengah yang padat penduduk tempat asalnya.
Gachagua mengeklaim bahwa pemakzulannya bermotif politik, menyebut tuduhan terhadapnya salah dan "sangat keterlaluan”.
Pada Jumat lalu, Gachagua mengajukan banding pengadilan terhadap penggantinya setelah Ketua Majelis Nasional Moses Wetang'ula mengumumkan bahwa Ruto telah mencalonkan Menteri Dalam Negeri Kindiki sebagai wapres baru.
"Saya telah menerima pesan dari presiden mengenai pencalonan Profesor Kithure Kindiki untuk mengisi kekosongan yang terjadi di kantor tersebut," kata Wetang'ula di Parlemen, menurut laporan Reuters, Minggu (20/10/2024).
Kindiki (52) adalah sekutu dekat presiden dan menjabat sebagai pengacaranya selama persidangannya oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan menyusul kekerasan pascapemilu 2007-2008 di Kenya, yang menewaskan 1.200 orang. Kasus tersebut akhirnya ditutup karena kurangnya bukti.
Dia dilaporkan menjadi kandidat utama untuk posisi wakil presiden dalam pemilu 2022 tetapi malah diangkat menjadi menteri dalam negeri tak lama setelah pelantikan Ruto.
(mas)
Lihat Juga :
