Cabut RUU Ekstradisi, Pemimpin Hong Kong Klaim Dapat Restu dari China

HONG KONG - Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan langkah untuk mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi adalah keputusan pemerintahnya sendiri. Namun ia menegaskan jika langkah itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat China.

Hal itu diungkapkan Lam saat menggelar jumpa pers pasca ditariknya RUU ekstradisi seperti dikutip dari AP, Kamis (5/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Lam membantah jika ia baru membuat keputusan itu tiga bulan setelah gelombang aksi demonstrasi melanda kota itu. Menurutnya, ia telah menangguhkan pembahasan RUU ekstradisi pada pertengahan Juni, beberapa hari setelah aksi demonstrasi besar-besaran di mulai, dan pada bulan Juli ia menyatakan bahwa RUU itu secara efektif telah mati.

Ia juga kembali menegaskan bahwa RUU ekstradisi akan secara resmi ditarik dari dewan legislatif tanpa perlu perdebatan dan voting. Ia berharap, dengan ditariknya RUU itu akan menjadi rekonsiliasi untuk membuka dialog dengan pengunjuk rasa guna mencari jalan keluar.

"Kita bisa membahas semua masalah yang sudah ada ini untuk kita bangun di dalam platform dialog," ujar Lam seperti dikutip dari Bloomberg.

Penarikan RUU ekstradisi ini sejatinya telah memenuhi salah satu tuntutan demonstran, namun para aktivis bersumpah untuk tidak menyerah sampai pemerintah Hong Kong menerima tuntutan lainnya. Tuntutan itu antara lain penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi terhadap pengunjuk rasa, pembebasan tanpa syarat mereka yang ditahan dan demokrasi.

Bagi para demonstran penarikan RUU ekstradisi terlambat, dan tuntutan lain yang dibuat selama protes harus ditangani.