Dibebaskan dari Penjara, Joshua Wong Bersumpah Gabung Demo Hong Kong

HONG KONG - Aktivis demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, dibebaskan dari penjara pada hari Senin (17/6/2019) setelah menjalani hukuman hampir lima minggu atas tuduhan menghina pengadilan. Dia bersumpah akan bergabung dalam demo besar menuntut pemimpin pro-China; Carrie Lam, untuk mengundurkan diri.

Aktivis itu dibebaskan sehari setelah demo besar dengan massa sekitar 2 juta orang kembali pecah di Hong Kong pada hari Minggu. Massa tetap menuntut rancangan udang-undang (RUU) ekstradisi ditarik dan Carrie Lam mengundurkan diri. (Baca: Maaf Pemimpin Hong Kong Ditolak, 2 Juta Orang Turun ke Jalan )

Carrie Lam sudah meminta maaf pada publik atas situasi genting selama sepekan terakhir. Namun, massa menolak permintaan maaf dan tetap menuntut pemimpin perempuan itu lengser.

"Saya akan bergabung untuk melawan hukum jahat ini," kata Joshua Wong, 22, yang merupakan salah satu pemimpin protes "Payung" 2014 oleh kelompok pro-demokrasi. Saat itu, dia dan para aktivis lainnya memblokir jalan-jalan utama di kota Hong Kong selama 79 hari.

"Saya yakin ini saatnya dia, Carrie Lam si pembohong, untuk mundur," lanjut dia, seperti dikutip Reuters.

Sebelum dia dipenjara, baik Joshua Wong dan para pendukungnya telah meminta pemerintah Hong Kong untuk membatalkan RUU ekstradisi. RUU itu, jika disahkan menjadi undang-undang, akan memungkinkan tersangka kriminal yang diburu Beijing untuk diekstradisi ke China.

Joshua Wong baru berusia 17 tahun ketika dia berdiri di garis depan dalam gerakan pembangkangan sipil yang meluas di Hong Kong. Pemuda ini menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi para penguasa Partai Komunis China di Beijing.

Protes terhadap RUU ekstradisi telah menjadi tantangan paling signifikan bagi hubungan China dengan wilayah tersebut sejak diserahkan kembali oleh Inggris 22 tahun silam. (Baca juga: Pemimpin Hong Kong Didesak Mundur, Media China Kecam Intervensi Asing )

Carrie Lam telah menangguhkan RUU ekstradisi tanpa batas waktu setelah ada kekhawatiran yang meluas bahwa status Hong Kong sebagai pusat keuangan dapat terkikis oleh perubahan aturan hukum tersebut.