China Murka AS dan Inggris Singgung UU Kemananan Hong Kong di DK PBB

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengangkat rencana China untuk memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hong Kong di Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini mendorong China dan Rusia kompak mengkritik AS atas penggunaan kekuatan berlebihan terhadap orang kulit hitam.

Dewan yang beranggotakan 15 negara secara informal membahas Hong Kong dalam pertemuan virtual tertutup. Ini dilakukan setelah China menentang seruan AS pada hari Rabu untuk melakukan pertemuan resmi secara terbuka. China beralasan bahwa hal itu bukan masalah perdamaian dan keamanan internasional.

"Apakah kita akan mengambil sikap terhormat untuk membela hak asasi manusia dan cara hidup bermartabat yang dinikmati dan dihargai jutaan warga Hong Kong atau kita akan membiarkan Partai Komunis China melanggar hukum internasional dan memaksakan kehendaknya pada rakyat Hong Kong?” tanya Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/5/2020).

Parlemen China pada hari Kamis menyetujui keputusan untuk bergerak maju dengan undang-undang yang oleh para aktivis demokrasi, diplomat dan beberapa di dunia bisnis takut akan membahayakan status semi-otonomi dan peran Hong Kong sebagai pusat keuangan global. (Baca: Abaikan Seruan Dunia, China Berlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong )

"Undang-undang ini berisiko membatasi kebebasan yang telah dilakukan China untuk ditegakkan sebagai masalah hukum internasional," kata penjabat Duta Besar Inggris untuk PBB, Jonathan Allen, setelah diskusi DK PBB.

"Kami juga sangat prihatin bahwa itu akan memperburuk perpecahan yang ada di Hong Kong," imbuhnya.

Rusia dan China kemudian menanggapi hal itu dengan mengkritik AS atas pembunuhan terhadap seorang pria kulit hitam tak bersenjata di Minneapolis - yang di video terlihat terengah-engah sementara seorang perwira polisi kulit putih mencekik lehernya dengan lutut - dan penanganan keresahan yang semakin meningkat. (Baca: Viral, Video Pria Kulit Hitam Meninggal Dicekik Polisi AS )

"Mengapa AS menyangkal hak China untuk memulihkan perdamaian & ketertiban di Hong Kong sementara secara brutal membubarkan orang banyak di rumah?" Wakil Duta Besar Rusia untuk Rusia Dmitry Polyanskiy memposting di Twitter setelah diskusi dewan.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan bahwa AS dan Inggris harus mengurus urusan mereka sendiri.

"Setiap upaya menggunakan Hong Kong untuk ikut campur dalam masalah-masalah internal China pasti akan gagal," tegasnya.