China Murka AS dan Inggris Singgung UU Kemananan Hong Kong di DK PBB
Sabtu, 30 Mei 2020 - 03:34 WIB
loading...
China murka setelah AS dan Inggris mengangkat isu undang-undang keamanan baru di Hong Kong dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB. Foto/Ilustrasi
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengangkat rencana China untuk memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hong Kong di Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini mendorong China dan Rusia kompak mengkritik AS atas penggunaan kekuatan berlebihan terhadap orang kulit hitam.
Dewan yang beranggotakan 15 negara secara informal membahas Hong Kong dalam pertemuan virtual tertutup. Ini dilakukan setelah China menentang seruan AS pada hari Rabu untuk melakukan pertemuan resmi secara terbuka. China beralasan bahwa hal itu bukan masalah perdamaian dan keamanan internasional.
"Apakah kita akan mengambil sikap terhormat untuk membela hak asasi manusia dan cara hidup bermartabat yang dinikmati dan dihargai jutaan warga Hong Kong atau kita akan membiarkan Partai Komunis China melanggar hukum internasional dan memaksakan kehendaknya pada rakyat Hong Kong?” tanya Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/5/2020).
Parlemen China pada hari Kamis menyetujui keputusan untuk bergerak maju dengan undang-undang yang oleh para aktivis demokrasi, diplomat dan beberapa di dunia bisnis takut akan membahayakan status semi-otonomi dan peran Hong Kong sebagai pusat keuangan global. (Baca: Abaikan Seruan Dunia, China Berlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong )
"Undang-undang ini berisiko membatasi kebebasan yang telah dilakukan China untuk ditegakkan sebagai masalah hukum internasional," kata penjabat Duta Besar Inggris untuk PBB, Jonathan Allen, setelah diskusi DK PBB.
Dewan yang beranggotakan 15 negara secara informal membahas Hong Kong dalam pertemuan virtual tertutup. Ini dilakukan setelah China menentang seruan AS pada hari Rabu untuk melakukan pertemuan resmi secara terbuka. China beralasan bahwa hal itu bukan masalah perdamaian dan keamanan internasional.
"Apakah kita akan mengambil sikap terhormat untuk membela hak asasi manusia dan cara hidup bermartabat yang dinikmati dan dihargai jutaan warga Hong Kong atau kita akan membiarkan Partai Komunis China melanggar hukum internasional dan memaksakan kehendaknya pada rakyat Hong Kong?” tanya Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/5/2020).
Parlemen China pada hari Kamis menyetujui keputusan untuk bergerak maju dengan undang-undang yang oleh para aktivis demokrasi, diplomat dan beberapa di dunia bisnis takut akan membahayakan status semi-otonomi dan peran Hong Kong sebagai pusat keuangan global. (Baca: Abaikan Seruan Dunia, China Berlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong )
"Undang-undang ini berisiko membatasi kebebasan yang telah dilakukan China untuk ditegakkan sebagai masalah hukum internasional," kata penjabat Duta Besar Inggris untuk PBB, Jonathan Allen, setelah diskusi DK PBB.
Lihat Juga :
