4 Alasan Israel dan Sekutunya Takut dengan Status Buron dari ICC?
loading...
A
A
A
Dengan demikian, pengadilan mempunyai wewenang untuk menyelidiki kejahatan berat dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap siapa pun – termasuk tentara dan pejabat Israel – yang terlibat dalam melakukan kekejaman di Tepi Barat atau Gaza.
![4 Alasan Israel dan Sekutunya Takut dengan Status Buron dari ICC?]()
Foto/Reuters
Menurut media Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan panglima militer Herzi Halevi semuanya bisa terkena surat perintah penangkapan dalam beberapa hari mendatang, yang dapat berdampak signifikan pada karir politik dan militer mereka.
Netanyahu mengatakan pekan lalu di media sosial bahwa Israel “tidak akan pernah menerima upaya apa pun yang dilakukan ICC untuk melemahkan hak membela diri”.
Pakar hukum yang berbicara kepada Al Jazeera percaya bahwa setiap dakwaan akan terkait dengan kebijakan Israel yang mempersenjatai makanan untuk membuat warga sipil kelaparan di Gaza dan keputusan Hamas untuk menawan warga Israel selama serangan mendadak mereka pada 7 Oktober.
“Kedua dakwaan ini paling mudah ditelusuri hingga ke pimpinan senior [kedua partai],” kata Adil Haque, profesor hukum di Rutgers University di New Jersey.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan hampir 35.000 warga Palestina, menyebabkan daerah kantong tersebut berada di ambang kelaparan dan membuat hampir dua juta orang yang tinggal di sana terpaksa mengungsi.
Israel telah membela tindakannya ia berperang dengan dalih membela diri setelah serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang menyebabkan kematian 1.139 orang dan penangkapan sekitar 250 orang.
Israel sejak itu menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi PBB, yang, seperti ICC, bermarkas di Den Haag.
Para ahli percaya bahwa dakwaan ICC dapat semakin melemahkan legitimasi perang Israel di Gaza dan mempersulit hubungan luar biasa Israel dengan sekutu Eropa yang merupakan anggota Statuta Roma.
“Ini akan menjadi momen besar bagi ICC sendiri, bagi Israel, dan sama pentingnya bagi sekutu Israel,” kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior dan pakar Israel-Palestina di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa.
2. Semua Petinggi Pemerintahan Israel Terancam Jadi Buronan ICC
Foto/Reuters
Menurut media Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan panglima militer Herzi Halevi semuanya bisa terkena surat perintah penangkapan dalam beberapa hari mendatang, yang dapat berdampak signifikan pada karir politik dan militer mereka.
Netanyahu mengatakan pekan lalu di media sosial bahwa Israel “tidak akan pernah menerima upaya apa pun yang dilakukan ICC untuk melemahkan hak membela diri”.
Pakar hukum yang berbicara kepada Al Jazeera percaya bahwa setiap dakwaan akan terkait dengan kebijakan Israel yang mempersenjatai makanan untuk membuat warga sipil kelaparan di Gaza dan keputusan Hamas untuk menawan warga Israel selama serangan mendadak mereka pada 7 Oktober.
“Kedua dakwaan ini paling mudah ditelusuri hingga ke pimpinan senior [kedua partai],” kata Adil Haque, profesor hukum di Rutgers University di New Jersey.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan hampir 35.000 warga Palestina, menyebabkan daerah kantong tersebut berada di ambang kelaparan dan membuat hampir dua juta orang yang tinggal di sana terpaksa mengungsi.
Israel telah membela tindakannya ia berperang dengan dalih membela diri setelah serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang menyebabkan kematian 1.139 orang dan penangkapan sekitar 250 orang.
Israel sejak itu menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi PBB, yang, seperti ICC, bermarkas di Den Haag.
Para ahli percaya bahwa dakwaan ICC dapat semakin melemahkan legitimasi perang Israel di Gaza dan mempersulit hubungan luar biasa Israel dengan sekutu Eropa yang merupakan anggota Statuta Roma.
“Ini akan menjadi momen besar bagi ICC sendiri, bagi Israel, dan sama pentingnya bagi sekutu Israel,” kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior dan pakar Israel-Palestina di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa.
Lihat Juga :
