6 Alasan DPR AS Memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri
Kamis, 15 Februari 2024 - 12:12 WIB
loading...
A
A
A
Saat dia bekerja di bawah Obama, Mayorkas mencapai beberapa pencapaian bersejarah. Ia menjadi pengacara AS termuda yang ditunjuk oleh mantan Presiden AS Bill Clinton pada tahun 1998 dan merupakan orang Amerika Kuba dengan jabatan tertinggi di bawah Obama. Ia juga membantu negosiasi nota kesepahaman keamanan dalam negeri pertama antara AS dan Kuba.
Mayorkas ditunjuk oleh Presiden AS Joe Biden sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri pada tahun 2021.
![6 Alasan DPR AS Memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri]()
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Biden segera menegur Partai Republik atas apa yang disebutnya sebagai “tindakan keberpihakan yang tidak konstitusional dan terang-terangan yang menargetkan pegawai negeri terhormat untuk memainkan permainan politik kecil-kecilan”.
Setelah pemungutan suara, Ketua DPR Mike Johnson berkata, “Karena sekretaris ini menolak melakukan tugas yang telah dikonfirmasi oleh Senat, maka DPR harus bertindak”.
Partai Demokrat dan banyak pakar hukum berpendapat bahwa pemakzulan Mayorkas tidak didasarkan pada isu yang memenuhi tingkat “kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan”. Sebaliknya, mereka berargumentasi bahwa masalah ini adalah hak pemilih karena hal ini berasal dari perselisihan kebijakan di mana Partai Republik tidak puas dengan kebijakan imigrasi Biden yang diterapkan melalui Mayorkas.
Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa bukan kebijakan Biden yang menarik lebih banyak migran ke perbatasan selatan; masuknya migran dan pengungsi hanyalah sebuah aspek dari permasalahan yang memiliki banyak aspek, dimana masyarakat melakukan pelarian yang berisiko dan mengancam jiwa dari meningkatnya gejolak politik, ekonomi dan iklim untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Dua puluh lima pakar hukum menyebut dorongan tersebut “sama sekali tidak dapat dibenarkan” dalam sebuah surat terbuka dan juga didukung oleh para pakar konstitusi yang juga berbicara di Kongres menentang pemakzulan Donald Trump.
“Anggota Partai Republik di DPR akan dikenang dalam sejarah karena menginjak-injak Konstitusi demi keuntungan politik daripada berupaya menyelesaikan tantangan serius di perbatasan kita,” kata Mia Ehrenberg, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Ken Buck, salah satu dari tiga anggota Partai Republik yang memilih tidak dalam pemungutan suara pekan lalu, menyebut tindakan terhadap Mayorkas sebagai sebuah “aksi” sementara rekan pemberontaknya Mike Gallagher mengatakan hal itu akan “membuka kotak pandora pemakzulan yang tiada henti”.
Mayorkas ditunjuk oleh Presiden AS Joe Biden sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri pada tahun 2021.
6. Hanya Permainan Politik Kecil-kecilan
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Biden segera menegur Partai Republik atas apa yang disebutnya sebagai “tindakan keberpihakan yang tidak konstitusional dan terang-terangan yang menargetkan pegawai negeri terhormat untuk memainkan permainan politik kecil-kecilan”.
Setelah pemungutan suara, Ketua DPR Mike Johnson berkata, “Karena sekretaris ini menolak melakukan tugas yang telah dikonfirmasi oleh Senat, maka DPR harus bertindak”.
Partai Demokrat dan banyak pakar hukum berpendapat bahwa pemakzulan Mayorkas tidak didasarkan pada isu yang memenuhi tingkat “kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan”. Sebaliknya, mereka berargumentasi bahwa masalah ini adalah hak pemilih karena hal ini berasal dari perselisihan kebijakan di mana Partai Republik tidak puas dengan kebijakan imigrasi Biden yang diterapkan melalui Mayorkas.
Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa bukan kebijakan Biden yang menarik lebih banyak migran ke perbatasan selatan; masuknya migran dan pengungsi hanyalah sebuah aspek dari permasalahan yang memiliki banyak aspek, dimana masyarakat melakukan pelarian yang berisiko dan mengancam jiwa dari meningkatnya gejolak politik, ekonomi dan iklim untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Dua puluh lima pakar hukum menyebut dorongan tersebut “sama sekali tidak dapat dibenarkan” dalam sebuah surat terbuka dan juga didukung oleh para pakar konstitusi yang juga berbicara di Kongres menentang pemakzulan Donald Trump.
“Anggota Partai Republik di DPR akan dikenang dalam sejarah karena menginjak-injak Konstitusi demi keuntungan politik daripada berupaya menyelesaikan tantangan serius di perbatasan kita,” kata Mia Ehrenberg, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Ken Buck, salah satu dari tiga anggota Partai Republik yang memilih tidak dalam pemungutan suara pekan lalu, menyebut tindakan terhadap Mayorkas sebagai sebuah “aksi” sementara rekan pemberontaknya Mike Gallagher mengatakan hal itu akan “membuka kotak pandora pemakzulan yang tiada henti”.
(ahm)
Lihat Juga :
