6 Alasan DPR AS Memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri

Hanya Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat memulai pemakzulan. Namun, Senat mempunyai wewenang untuk menolak persidangan pemakzulan.

Dalam proses pemakzulan, Kongres dapat menuntut dan mengadili pejabat federal atas tuduhan “pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya”. Definisi “kejahatan berat dan pelanggaran ringan” telah lama diperdebatkan karena tidak disebutkan secara spesifik dalam konstitusi.

DPR hanya pernah memakzulkan satu pejabat kabinet lainnya – Menteri Perang William Belknap pada tahun 1876 – dan hal itu terjadi karena tuduhan korupsi yang serius dan bukan karena ketidaksepakatan kebijakan secara langsung.

4. Umumnya Pemakzulan Hanya Simbolis

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, untuk saat ini, Mayorkas terus mempertahankan posisinya karena pemakzulan tersebut sebagian besar bersifat simbolis.

Mayorkas kemungkinan besar akan dibebaskan oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat, dengan mayoritas 51-49. Diperlukan dua pertiga mayoritas di Senat untuk menghukum seseorang. Di sisi lain, pemakzulan yang dilakukan DPR memerlukan mayoritas sederhana.

Semua anggota Partai Republik serta sejumlah besar anggota Partai Demokrat harus memilih untuk menghukum Mayorkas – sebuah skenario yang sangat tidak mungkin terjadi.

Senat diperkirakan akan menerima pasal-pasal pemakzulan dari DPR setelah melanjutkan sidangnya pada tanggal 26 Februari. Senat dapat memilih untuk menolak pasal-pasal tersebut, membubarkan persidangan, atau merujuk pasal-pasal tersebut ke sebuah komite.

Mayorkas mengatakan bahwa jika dia diadili, dia siap membela diri di Senat dan sampai saat itu, dia fokus pada pekerjaannya.

5. Memiliki Darah Migran Kuba

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, sebagai seorang imigran, Mayorkas lahir di Havana dan tiba di Amerika Serikat pada tahun 1960 setelah orang tuanya melarikan diri dari Revolusi Kuba. Dia menetap bersama keluarganya di California Selatan dan lulus dari Universitas California di Berkeley. Beliau menerima gelar sarjana hukum dari Loyola Law School pada tahun 1985.

Pada masa pemerintahan mantan Presiden Barrack Obama, ia menjabat sebagai wakil sekretaris keamanan dalam negeri dan direktur layanan kewarganegaraan dan imigrasi.