Mampukah Pakistan Melepaskan Diri dari Cengkeraman Militer?

“Setelah militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 1958 dan memberlakukan darurat militer, penerapan mereka dalam sistem tersebut menjadi hal yang normal di Pakistan,” ujar Miftah Ismail, dua kali mantan menteri keuangan dan pernah menjadi bagian dari Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PMLN), mengatakan kepada Al Jazeera.

2. Militer Menjadi Kekuatan Tak Tertandingi di Pakistan

Foto/Reuters

Sebagai negara baru, Pakistan bergulat dengan kesulitan ekonomi pada tahun-tahun awalnya. Hanya militer yang kebal, sehingga memberikan pengaruh yang tak tertandingi di masyarakat.

“Ini adalah satu-satunya institusi yang diwarisi Pakistan dari British India dengan rantai komando, logistik, dan bahkan garnisun serta amunisi yang sepenuhnya utuh,” kata Alam, kepada Al Jazeera.

3. Pengalaman Perang dengan India

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, berbagai perang dengan India – pada tahun 1948, 1965, 1971 dan 1999 – semakin memperkuat kesan sentralitas tentara di Pakistan. Mereka “secara konsisten menerima dana besar dari negara untuk memperluas dan memperkuat diri mereka sebagai benteng melawan ancaman India yang nyata atau yang dirasakan,” kata Alam.

Pengaruh yang diperoleh militer pada tahun-tahun awal menyebabkan konfigurasi politik di negara yang digambarkan oleh ilmuwan politik Asma Faiz sebagai “demokrasi mapan”.

“Pakistan merupakan contoh bagus dari sistem pemerintahan hibrida yang mana sebelum kelas politik terpecah,” ujar Faiz, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ilmu Manajemen Lahore, kepada Al Jazeera.

Dalam beberapa hal, ini adalah situasi ayam dan telur. Di satu sisi, “pemerintahan sipil kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Faiz.

4. Campur Tangan Militer Adalah Hal Biasa

Foto/Reuters

Di sisi lain, Niloufer Siddiqui, penulis buku Under the Gun: Political Parties and Violence in Pakistan, berpendapat bahwa meskipun partai politik mempunyai kelemahan, kegagalan mereka disebabkan oleh “campur tangan militer yang sering terjadi”.

“Hal ini membuat partai politik kemungkinan besar bersifat dinasti, dikendalikan oleh keluarga, tidak demokratis secara internal, dan kehadirannya terbatas di tingkat lokal,” katanya kepada Al Jazeera.