Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Aneh Bin Ajaib, Pemilu Parlemen Eswatini Digelar Tanpa Partai Politik
loading...
Eswatini menggelar pemilu parlemen tanpa adanya partai politik. Foto/Reuters
A
A
A
MBABANE - Masyarakat di Eswatini, negara monarki absolut terakhir di Afrika , memberikan suara dalam pemilihan parlemen di mana para kandidat tidak diperbolehkan mencalonkan diri untuk sebuah partai politik.
Ini adalah pemungutan suara pertama di sana sejak protes pro-demokrasi yang mematikan pada tahun 2021. Para kritikus menganggap pemilu ini hanya lelucon yang dimaksudkan untuk melegitimasi monarki absolut.
Namun Raja Mswati III telah mendorong masyarakat untuk ikut memilih guna memastikan perdamaian dan stabilitas tetap terjaga.
Lebih dari setengah juta orang mendaftar untuk memilih dan mereka akan memilih 59 anggota majelis rendah parlemen. Namun anggota parlemen hanya memiliki peran sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuasaan nyata di negara yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland.
Raja berusia 55 tahun, yang mewarisi takhta pada tahun 1986 pada usia 18 tahun, akan memilih 10 wakil lagi.
Melansir BBC, partai politik telah dilarang di Eswatini sejak tahun 1973, memaksa individu yang mencari posisi terpilih untuk mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan parlemen, yang diadakan setiap lima tahun.
Tindakan keras yang dilakukan monarki terhadap perbedaan pendapat dan sistem nominasi politik di negara tersebut, yang melibatkan pemimpin adat dalam memilih kandidat, seringkali menghasilkan pejabat terpilih yang mendukung monarki.
Menjelang pemungutan suara, beberapa warga Swazi menyatakan skeptis bahwa pemilu akan membawa perubahan, karena parlemen tidak dapat mengkritik atau mengambil tindakan terhadap eksekutif atau raja.
Raja juga menunjuk kabinet, perdana menteri dan hakim, menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh parlemen dan memimpin seluruh pasukan keamanan Eswatini.
“Bahkan jika mereka terpilih menjadi anggota parlemen, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif, termasuk monarki absolut,” ungkap Zweli Martin Dlamini, editor Swaziland News, mengatakan kepada program Newsday BBC.
Ini adalah pemungutan suara pertama di sana sejak protes pro-demokrasi yang mematikan pada tahun 2021. Para kritikus menganggap pemilu ini hanya lelucon yang dimaksudkan untuk melegitimasi monarki absolut.
Namun Raja Mswati III telah mendorong masyarakat untuk ikut memilih guna memastikan perdamaian dan stabilitas tetap terjaga.
Lebih dari setengah juta orang mendaftar untuk memilih dan mereka akan memilih 59 anggota majelis rendah parlemen. Namun anggota parlemen hanya memiliki peran sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuasaan nyata di negara yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland.
Raja berusia 55 tahun, yang mewarisi takhta pada tahun 1986 pada usia 18 tahun, akan memilih 10 wakil lagi.
Melansir BBC, partai politik telah dilarang di Eswatini sejak tahun 1973, memaksa individu yang mencari posisi terpilih untuk mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan parlemen, yang diadakan setiap lima tahun.
Tindakan keras yang dilakukan monarki terhadap perbedaan pendapat dan sistem nominasi politik di negara tersebut, yang melibatkan pemimpin adat dalam memilih kandidat, seringkali menghasilkan pejabat terpilih yang mendukung monarki.
Menjelang pemungutan suara, beberapa warga Swazi menyatakan skeptis bahwa pemilu akan membawa perubahan, karena parlemen tidak dapat mengkritik atau mengambil tindakan terhadap eksekutif atau raja.
Raja juga menunjuk kabinet, perdana menteri dan hakim, menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh parlemen dan memimpin seluruh pasukan keamanan Eswatini.
“Bahkan jika mereka terpilih menjadi anggota parlemen, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif, termasuk monarki absolut,” ungkap Zweli Martin Dlamini, editor Swaziland News, mengatakan kepada program Newsday BBC.
Explore More