Taiwan Lawan Tekanan China di PBB, Tegaskan Status sebagai Negara Berdaulat
Jum'at, 04 April 2025 - 05:22 WIB
loading...
Taiwan melawan tekanan China di PBB, tegaskan statusnya sebagai negara berdaulat. Foto/USNI
A
A
A
JAKARTA - Isu kontroversial tentang status Taiwan di komunitas internasional kembali menjadi sorotan, di mana Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan dengan keras membantah pernyataan terbaru China.
Inti dari perselisihan tersebut terletak pada penafsiran Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2758, yang menurut Republik Rakyat China (RRC) menegaskan otoritasnya atas Taiwan—klaim yang dibantah keras Taipei dan sebagian besar komunitas internasional.
Selama Kongres Rakyat Nasional ke-14, Menteri Luar Negeri Chinja Wang Yi menegaskan kembali sikap Beijing yang sudah lama bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Dia berpendapat bahwa dokumen sejarah, seperti Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, mengesahkan kedaulatan China atas Taiwan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945.
Lebih jauh, Wang Yi menegaskan bahwa Resolusi PBB 2758, yang disahkan pada tahun 1971, telah menyelesaikan masalah perwakilan China di PBB, termasuk Taiwan, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran seperti “Dua China” atau “Satu China, satu Taiwan."
Baca Juga: Taiwan Khawatir Diinvasi China pada 2027, Kenapa Tahun Itu?
Mengutip dari European Times, Jumat (4/4/2025), MAC Taiwan dengan cepat merespons, membantah klaim Wang dan menekankan bahwa Resolusi 2758 tidak membahas status Taiwan, apalagi menunjuknya sebagai bagian dari China.
MAC menggarisbawahi bahwa Taiwan adalah negara berdaulat dan merdeka, dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis yang mewakili 23,5 juta warganya.
Dewan tersebut menuduh Beijing sengaja mendistorsi resolusi PBB untuk menegakkan narasi “Satu China” dan menekan kehadiran internasional Taiwan.
Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke era pasca-Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Taiwan dikembalikan ke kendali China di bawah Republik China (ROC). Namun, Perang Saudara China kemudian meletus, yang berpuncak pada pendirian RRC di daratan pada 1949 dan ROC mundur ke Taiwan. Pulau itu kemudian berkembang menjadi demokrasi dinamis, sementara daratan mempertahankan rezim otokratis. Perbedaan dalam pemerintahan ini semakin memicu pertanyaan tentang status Taiwan.
Masyarakat internasional telah lama bergulat dengan menyeimbangkan narasi yang saling bertentangan ini. Pada tahun 1971, Resolusi PBB 2758 mengakui RRC sebagai perwakilan sah China di PBB, yang secara efektif mengusir ROC.
Namun, resolusi tersebut tidak secara eksplisit membahas status Taiwan atau memberikan otoritas RRC atas pulau itu. Sebaliknya, resolusi itu hanya menyelesaikan masalah pemerintah mana yang mewakili “China” di PBB.
Inti dari perselisihan tersebut terletak pada penafsiran Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2758, yang menurut Republik Rakyat China (RRC) menegaskan otoritasnya atas Taiwan—klaim yang dibantah keras Taipei dan sebagian besar komunitas internasional.
Selama Kongres Rakyat Nasional ke-14, Menteri Luar Negeri Chinja Wang Yi menegaskan kembali sikap Beijing yang sudah lama bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Dia berpendapat bahwa dokumen sejarah, seperti Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, mengesahkan kedaulatan China atas Taiwan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945.
Lebih jauh, Wang Yi menegaskan bahwa Resolusi PBB 2758, yang disahkan pada tahun 1971, telah menyelesaikan masalah perwakilan China di PBB, termasuk Taiwan, sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran seperti “Dua China” atau “Satu China, satu Taiwan."
Baca Juga: Taiwan Khawatir Diinvasi China pada 2027, Kenapa Tahun Itu?
Mengutip dari European Times, Jumat (4/4/2025), MAC Taiwan dengan cepat merespons, membantah klaim Wang dan menekankan bahwa Resolusi 2758 tidak membahas status Taiwan, apalagi menunjuknya sebagai bagian dari China.
MAC menggarisbawahi bahwa Taiwan adalah negara berdaulat dan merdeka, dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis yang mewakili 23,5 juta warganya.
Dewan tersebut menuduh Beijing sengaja mendistorsi resolusi PBB untuk menegakkan narasi “Satu China” dan menekan kehadiran internasional Taiwan.
Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke era pasca-Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Taiwan dikembalikan ke kendali China di bawah Republik China (ROC). Namun, Perang Saudara China kemudian meletus, yang berpuncak pada pendirian RRC di daratan pada 1949 dan ROC mundur ke Taiwan. Pulau itu kemudian berkembang menjadi demokrasi dinamis, sementara daratan mempertahankan rezim otokratis. Perbedaan dalam pemerintahan ini semakin memicu pertanyaan tentang status Taiwan.
Resolusi PBB 2758
Masyarakat internasional telah lama bergulat dengan menyeimbangkan narasi yang saling bertentangan ini. Pada tahun 1971, Resolusi PBB 2758 mengakui RRC sebagai perwakilan sah China di PBB, yang secara efektif mengusir ROC.
Namun, resolusi tersebut tidak secara eksplisit membahas status Taiwan atau memberikan otoritas RRC atas pulau itu. Sebaliknya, resolusi itu hanya menyelesaikan masalah pemerintah mana yang mewakili “China” di PBB.
Lihat Juga :
