6 Krisis yang Menjadi Isu Utama Pemilu Parlemen Selandia Baru, dari Ekonomi hingga Keadilan Sosial

Sikap Partai Buruh semakin tegas terhadap keamanan dan semakin besarnya kehadiran Beijing di Pasifik Selatan, sementara National mengatakan hanya ada sedikit perbedaan antara kedua pihak mengenai kebijakan luar negeri.

4. Perubahan Iklim

Pemerintahan Partai Buruh Selandia Baru telah mendorong sejumlah undang-undang dan peraturan baru selama masa jabatannya yang bertujuan menjadikan emisi negara tersebut netral karbon dan mengurangi emisi pertanian.

Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak emisi pada sektor pertanian mulai akhir tahun 2025 mendapat tentangan besar dari masyarakat pedesaan, yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan biaya produksi dan merugikan daya saing di pasar luar negeri.

Konversi peternakan domba dan daging sapi menjadi sektor kehutanan – dan kredit karbon yang dihasilkannya – juga sedang hangat diperdebatkan.

Partai Nasional berjanji untuk memulai penerapan pajak emisi pertanian hingga tahun 2030, sambil mencabut larangan rekayasa dan modifikasi genetika, serta membatasi konversi lahan pertanian menjadi hutan.

5. Krisis Ekonomi dan Kepercayaan Bisnis

Perekonomian Selandia Baru berada dalam resesi teknis setelah dua kuartal mengalami pertumbuhan negatif, sementara defisit neraca pembayaran negara tersebut mencapai 8,9% dari PDB pada akhir tahun lalu, yang merupakan angka tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.

Ketika Hipkins menjadi perdana menteri pada bulan Januari, hari pertamanya menjabat dihabiskan untuk berbicara dengan para pemimpin bisnis. Partai tersebut menyatakan bahwa jumlah lapangan kerja yang hampir mencapai rekor tertinggi, dukungan bagi keluarga berpendapatan rendah, dan rencana mereka untuk mengurangi utang adalah pencapaian utama mereka.

Partai Nasional mengatakan mereka akan mendorong perdagangan dan investasi, meningkatkan angkatan kerja terampil dan memotong birokrasi.

Kepercayaan dunia usaha sedikit meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dari rekor terendah pada bulan Desember, seiring dengan mulai meredanya inflasi seiring dengan perlambatan perekonomian.

6. Krisis Keadilan Sosial

Foto/Reuters

Ada reaksi balik yang semakin besar di antara kelompok sayap kanan terhadap meningkatnya keterlibatan Maori dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan pengelolaan aset negara tertentu.

Langkah pemerintah untuk menciptakan sistem layanan kesehatan terpisah bagi masyarakat adat di negara tersebut telah menuai kritik dari beberapa oposisi dan kelompok kepentingan sayap kanan, begitu pula dengan meningkatnya penggunaan bahasa Maori dalam dokumen pemerintah, departemen pemerintah, dan baru-baru ini pada rambu-rambu jalan.