6 Krisis yang Menjadi Isu Utama Pemilu Parlemen Selandia Baru, dari Ekonomi hingga Keadilan Sosial
loading...
Pemilu parlemen Selandia Baru diwarnai banyak krisis yang menyangkut masa depan negara tersebut. Foto/Reuters
A
A
A
WELLINGTON - Warga Selandia Baru akan melakukan pemungutan suara pada 14 Oktober 2023 mendatang untuk memutuskan apakah akan mengembalikan pemerintahan Partai Buruh ke masa jabatan ketiga, atau mengubah arah ke Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah.
![6 Krisis yang Menjadi Isu Utama Pemilu Parlemen Selandia Baru, dari Ekonomi hingga Keadilan Sosial]()
Foto/Reuters
Melansir Reuters, dengan inflasi yang mencapai 6% dan tingkat suku bunga tunai resmi yang berada pada titik tertinggi dalam 15 tahun, masyarakat kelas menengah Selandia Baru kesulitan untuk membeli barang-barang yang selama ini mereka anggap remeh.
Chris Hipkins, yang menjabat sebagai perdana menteri pada bulan Januari setelah Jacinda Ardern mengundurkan diri, telah mendorong Partai Buruhnya untuk mengambil posisi sentral, dengan fokus pada apa yang ia sebut sebagai “masalah roti dan mentega”.
Pemerintah telah meningkatkan subsidi penitipan anak, memotong biaya transportasi umum dan mulai memberikan lebih banyak makan siang gratis di sekolah, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan menengah.
Partai oposisi, Partai Nasional, menyalahkan Partai Buruh atas kenaikan biaya dan berjanji, jika terpilih, akan memotong pajak dan mengendalikan inflasi.
Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun lebih dari 3.000 unit rumah milik pemerintah pada tahun 2025 dan mengatakan bahwa, sejak mulai menjabat enam tahun lalu, pemerintah telah meningkatkan jumlah unit rumah umum sebanyak lebih dari 12.000.
Namun, mengingat biaya pembangunan yang terus meningkat di Selandia Baru, persediaan perumahan yang buruk, dan kepadatan yang berlebihan, pasokan terus menurun dibandingkan permintaan. Partai Nasional telah mengusulkan pembukaan lebih banyak lahan untuk perumahan, memberikan insentif bagi dewan untuk membangun lebih banyak rumah dan menciptakan alat pembiayaan infrastruktur baru.
Permasalahan lain yang juga menjadi perdebatan hangat adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur air yang sudah tua, apakah pemerintah harus membangun lebih banyak jalan dan jembatan, dan bagaimana meningkatkan transportasi umum.
![6 Krisis yang Menjadi Isu Utama Pemilu Parlemen Selandia Baru, dari Ekonomi hingga Keadilan Sosial]()
Foto/Reuters
Untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi isu pemilu di Selandia Baru, karena jajak pendapat menunjukkan masyarakat semakin khawatir terhadap lingkungan keamanan dan partai-partai besar bergulat dengan cara merespons sikap tegas Tiongkok di Pasifik.
Kehadiran China yang semakin besar di kawasan Pasifik, dan khususnya keputusan China untuk menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, telah membawa tantangan-tantangan strategis di dalam negeri.
Berikut adalah 6 isu-isu utama yang diperkirakan akan mendominasi perdebatan bulan depan.
1. Krisisi Biaya Hidup
Foto/Reuters
Melansir Reuters, dengan inflasi yang mencapai 6% dan tingkat suku bunga tunai resmi yang berada pada titik tertinggi dalam 15 tahun, masyarakat kelas menengah Selandia Baru kesulitan untuk membeli barang-barang yang selama ini mereka anggap remeh.
Chris Hipkins, yang menjabat sebagai perdana menteri pada bulan Januari setelah Jacinda Ardern mengundurkan diri, telah mendorong Partai Buruhnya untuk mengambil posisi sentral, dengan fokus pada apa yang ia sebut sebagai “masalah roti dan mentega”.
Pemerintah telah meningkatkan subsidi penitipan anak, memotong biaya transportasi umum dan mulai memberikan lebih banyak makan siang gratis di sekolah, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan menengah.
Partai oposisi, Partai Nasional, menyalahkan Partai Buruh atas kenaikan biaya dan berjanji, jika terpilih, akan memotong pajak dan mengendalikan inflasi.
2. Krisis Perubahan dan Infrastruktur
Pemerintahan Partai Buruh telah berjuang untuk mengatasi kekurangan akut perumahan yang terjangkau, dengan harga sewa yang mencapai rekor tertinggi dan perusahaan milik negara Kiwibank memperkirakan kekurangan 23.000 rumah pada tahun ini hingga bulan Juni.Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun lebih dari 3.000 unit rumah milik pemerintah pada tahun 2025 dan mengatakan bahwa, sejak mulai menjabat enam tahun lalu, pemerintah telah meningkatkan jumlah unit rumah umum sebanyak lebih dari 12.000.
Namun, mengingat biaya pembangunan yang terus meningkat di Selandia Baru, persediaan perumahan yang buruk, dan kepadatan yang berlebihan, pasokan terus menurun dibandingkan permintaan. Partai Nasional telah mengusulkan pembukaan lebih banyak lahan untuk perumahan, memberikan insentif bagi dewan untuk membangun lebih banyak rumah dan menciptakan alat pembiayaan infrastruktur baru.
Permasalahan lain yang juga menjadi perdebatan hangat adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur air yang sudah tua, apakah pemerintah harus membangun lebih banyak jalan dan jembatan, dan bagaimana meningkatkan transportasi umum.
3. Krisis Kebijakan Luar Negeri
Foto/Reuters
Untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi isu pemilu di Selandia Baru, karena jajak pendapat menunjukkan masyarakat semakin khawatir terhadap lingkungan keamanan dan partai-partai besar bergulat dengan cara merespons sikap tegas Tiongkok di Pasifik.
Kehadiran China yang semakin besar di kawasan Pasifik, dan khususnya keputusan China untuk menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, telah membawa tantangan-tantangan strategis di dalam negeri.
Lihat Juga :
