AS Akui Situasi Tak Menentu setelah Pengumuman Darurat Militer di Korea Selatan
loading...
Warga berkumpul untuk menentang penetapan darurat militer di Korea Selatan pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Foto/anadolu
A
A
A
SEOUL - Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel) Philip Goldberg tetap berpegang pada pernyataan Washington saat ini, yang sejauh ini menghindari kecaman terhadap Presiden Yoon Suk-yeol karena mengumumkan darurat militer.
Goldberg menulis, “Kedutaan besar AS di Seoul dan Departemen Luar Negeri AS memantau dengan saksama pengumuman darurat militer Presiden Yoon baru-baru ini."
"Situasinya tidak menentu," ujar duta besar tersebut dalam unggahan di media sosial.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell mengatakan Washington menginginkan resolusi yang mengikuti "aturan hukum".
"Kami mengamati perkembangan terkini di ROK dengan penuh kekhawatiran," ujar Campbell, merujuk pada Korea Selatan dengan nama resminya, Republik Korea.
"Kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," papar dia.
Dia menegaskan, "Saya ingin menggarisbawahi bahwa aliansi kami dengan ROK sangat kuat, dan kami mendukung Korea di masa ketidakpastian mereka."
Mantan Presiden Korsel dan pendahulu Yoon, Moon Jae-in telah menyerukan kepada penduduk dan parlemen negara tersebut untuk bersatu demi menjaga demokrasi.
“Demokrasi di Republik Korea sedang dalam kondisi kritis. Saya berharap Majelis Nasional segera turun tangan dan melindungi demokrasi yang sedang runtuh,” ungkap dia dalam unggahan media sosial yang dipublikasikan sebelum parlemen memberikan suara untuk memblokir darurat militer.
Dia menekankan, “Saya juga meminta rakyat bersatu dalam melindungi dan menghidupkan kembali demokrasi serta memberi kekuatan agar Majelis Nasional dapat berfungsi secara normal.”
Goldberg menulis, “Kedutaan besar AS di Seoul dan Departemen Luar Negeri AS memantau dengan saksama pengumuman darurat militer Presiden Yoon baru-baru ini."
"Situasinya tidak menentu," ujar duta besar tersebut dalam unggahan di media sosial.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell mengatakan Washington menginginkan resolusi yang mengikuti "aturan hukum".
"Kami mengamati perkembangan terkini di ROK dengan penuh kekhawatiran," ujar Campbell, merujuk pada Korea Selatan dengan nama resminya, Republik Korea.
"Kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," papar dia.
Dia menegaskan, "Saya ingin menggarisbawahi bahwa aliansi kami dengan ROK sangat kuat, dan kami mendukung Korea di masa ketidakpastian mereka."
Mantan Presiden Korsel dan pendahulu Yoon, Moon Jae-in telah menyerukan kepada penduduk dan parlemen negara tersebut untuk bersatu demi menjaga demokrasi.
“Demokrasi di Republik Korea sedang dalam kondisi kritis. Saya berharap Majelis Nasional segera turun tangan dan melindungi demokrasi yang sedang runtuh,” ungkap dia dalam unggahan media sosial yang dipublikasikan sebelum parlemen memberikan suara untuk memblokir darurat militer.
Dia menekankan, “Saya juga meminta rakyat bersatu dalam melindungi dan menghidupkan kembali demokrasi serta memberi kekuatan agar Majelis Nasional dapat berfungsi secara normal.”
Lihat Juga :
