Buntut Kudeta Militer, Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Niger

ADDIS ABABA - Uni Afrika (UA) menangguhkan keanggotaan Niger yang tengah dilanda kudeta militer pada 26 Juli lalu.

"Segera menangguhkan partisipasi Republik Niger dari semua aktivitas UA dan Organ serta institusinya sampai pemulihan yang efektif tatanan konstitusional dai negara ini," bunyi pernyataan dari blok beranggota 55 negara itu seperti dilansir dari CNN, Rabu (23/8/2023).

Penangguhan tersebut diputuskan pada pertemuan pada 14 Agustus yang diadakan oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan UA mengenai kudeta militer di Niger.



UA meminta anggotanya dan masyarakat internasional untuk menolak perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional ini dan menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin memberikan legitimasi kepada rezim ilegal di Niger.

Dewan Perdamaian dan Keamanan UA juga memerintahkan penilaian atas keputusan blok Afrika Barat, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mempersiapkan pasukan siaga untuk kemungkinan penempatan ke Niger.

"Dewan tersebut akan meninjau penilaian mengenai implikasi ekonomi, sosial dan keamanan dari pengerahan Pasukan Siaga di Niger,” kata UA.

Para pemimpin ECOWAS awalnya memberikan ultimatum tujuh hari kepada junta Niger untuk memulihkan kekuasaan atau menghadapi konsekuensinya, termasuk tindakan militer.

Tindakan yang direncanakan tersebut tidak terjadi karena banyak upaya dialog dan diplomasi telah dilakukan oleh ECOWAS dan sekutunya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Seorang pejabat tinggi ECOWAS mengatakan pada hari Jumat bahwa blok tersebut siap untuk melanjutkan intervensi militer di Niger dan telah memilih "Hari-H".



Komisaris Urusan Politik, Perdamaian & Keamanan blok tersebut, Abdel-Fatau Musah, mengatakan pada konferensi pers di Ghana bahwa ECOWAS tidak siap untuk terlibat dalam dialog tanpa akhir dengan junta dan pasukan militer siap untuk berangkat kapan saja ada perintah yang diberikan untuk intervensi militer.

UA menegaskan solidaritasnya terhadap upaya ECOWAS untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Niger melalui cara diplomatik, katanya.

Dalam pernyataan resminya, UA mendesak junta militer untuk memprioritaskan kepentingan tertinggi Niger dan rakyatnya di atas segalanya, serta segera dan tanpa syarat kembali ke barak, dan tunduk kepada otoritas sipil sesuai dengan Konstitusi Niger.

Penangguhan UA terjadi beberapa hari setelah junta mengusulkan kembali ke demokrasi dalam waktu tiga tahun.

Penguasa militer Niger Jenderal Abdourahamane Tchiani, yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dan merebut kekuasaan melalui kudeta, mengatakan dalam pidatonya di televisi pada Sabtu malam bahwa baik junta maupun rakyat Niger tidak menginginkan perang dan tetap terbuka untuk berdialog.

Dia mengatakan prinsip-prinsip transisi akan diputuskan dalam 30 hari ke depan sebagai bagian dari dialog nasional yang diselenggarakan oleh junta dan transisi itu sendiri tidak boleh berlangsung lebih dari tiga tahun.