Sheikh Hasina: Kudeta Bangladesh Adalah Balas Dendam AS karena Penolakan Pangkalan Militer

DHAKA - Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang dipaksa mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu di tengah protes massa awal minggu ini, menuduh AS terlibat dalam penggulingannya.

Dalam sebuah pesan pada hari Minggu yang dikutip oleh Economic Times, Hasina mengisyaratkan bahwa dia dapat mempertahankan kekuasaan jika dia setuju untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer AS di Bangladesh.

“Saya mengundurkan diri, sehingga saya tidak harus melihat prosesi mayat. Mereka ingin berkuasa atas mayat-mayat mahasiswa, tetapi saya tidak mengizinkannya, saya mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri,” kata Hasina, dilansir RT.

“Saya bisa tetap berkuasa jika saya menyerahkan kedaulatan Pulau Saint Martin dan membiarkan Amerika menguasai Teluk Benggala. Saya mohon kepada rakyat negeri saya, janganlah dimanipulasi oleh kaum radikal.”

Hasina merujuk pada pulau terumbu karang Bangladesh di bagian timur laut Teluk Benggala dan dugaan upaya Washington untuk menguasainya. Sejumlah pejabat Bangladesh mengklaim selama beberapa bulan terakhir bahwa AS telah mengusulkan untuk menyewakan pulau itu pada beberapa kesempatan, tetapi ditolak.

Hasina mengatakan bahwa “orang kulit putih” – istilahnya untuk pejabat AS – bertemu dengannya sebelum pemilihan sebelumnya dan meminta dukungannya dalam membangun pangkalan udara di Saint Martin.



Politisi berusia 76 tahun itu, yang menjabat selama 15 tahun, melarikan diri ke negara tetangga India setelah pengunduran dirinya pada tanggal 5 Agustus. Ia berjanji untuk kembali ke Dhaka "segera... dengan rahmat Allah SWT."

Penggulingan Hasina terjadi setelah demonstrasi yang dipimpin mahasiswa selama berminggu-minggu di seluruh negeri terhadap sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah, yang dikritik karena lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan partai yang berkuasa. Awalnya berlangsung damai, protes tersebut dengan cepat berubah menjadi kekerasan, yang dilaporkan mengakibatkan lebih dari 400 kematian dan sekitar 11.000 penangkapan.

Tak lama setelah Hasina mengundurkan diri, kepala staf angkatan darat, Jenderal Waker-uz-Zaman, mengumumkan bahwa ia akan membentuk pemerintahan sementara. Muhammad Yunus, seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang dikenal sebagai pelopor konsep kredit mikro dan keuangan mikro, dilantik sebagai kepala pemerintahan sementara pada tanggal 8 Agustus.