Aljazair Tolak Wilayah Udaranya Digunakan Prancis Buat Operasi Militer di Niger

ALJIR - Aljazair menolak permintaan Prancis untuk terbang di atas wilayah udaranya untuk operasi militer di Niger , di mana Presiden Mohamed Bazoum digulingkan dalam kudeta militer pada akhir Juli lalu. Begitu laporan beberapa media, mengutip radio negara di negara Afrika Utara tersebut.

Radio nasional Aljazair dilaporkan mengatakan pada Senin malam bahwa mereka mengetahui dari sumber bahwa Paris merencanakan serangan terhadap penguasa militer baru Niamey jika mereka tidak membebaskan Bazoum, yang ditahan sejak 26 Juli.

“Menghadapi penolakan Aljazair, Prancis beralih ke Maroko, meminta izin untuk mengizinkan pesawat militernya melewati wilayah udaranya,” kata radio pemerintah, menurut Nova News Agency, seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (23/8/2023).



Prancis, yang memiliki sekitar 1.500 tentara di bekas koloninya itu, dan telah melakukan operasi di wilayah Sahel melawan pemberontakan teroris, telah dituduh oleh pemimpin kudeta Niger berencana melakukan intervensi militer guna memulihkan kekuasaan presiden yang digulingkan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Prancis membantah adanya niat melakukan intervensi bersenjata di negara Afrika Barat itu, namun berulang kali menyatakan bahwa mereka mendukung upaya blok regional Afrika Barat ECOWAS, yang mengancam akan menggunakan kekerasan untuk membatalkan kudeta.

“Staf pertahanan gabungan Prancis membantah mengajukan permintaan untuk terbang di atas wilayah Aljazair,” kata seorang sumber di militer Prancis kepada Reuters.

ECOWAS pada hari Jumat mengatakan bahwa mereka telah memutuskan tanggal pengiriman pasukan ke Niger jika upaya diplomatik dalam restorasi Bazoum terbukti tidak berhasil.



Benin, Pantai Gading, dan Nigeria semuanya telah menyatakan kesediaannya untuk menyumbangkan pasukan dalam misi blok tersebut untuk memulihkan ketertiban demokrasi di Niger.

Awal bulan ini, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyampaikan kekhawatirannya mengenai respons bersenjata terhadap krisis di Niamey, yang ia khawatirkan dapat memicu "kebakaran" di seluruh wilayah Sahel. Dia menambahkan bahwa Aljazair tidak akan menggunakan kekerasan terhadap tetangganya.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Aljazair mendesak pemulihan tatanan demokrasi secara damai, menentang kemungkinan penggunaan “pasukan siaga” ECOWAS terhadap para pemimpin militer di Niger, dan mengatakan bahwa intervensi militer telah membawa lebih banyak masalah daripada solusi.

Sementara itu, Uni Afrika (AU) pada hari Selasa memperingatkan terhadap segala campur tangan eksternal di Niger, setelah menangguhkan keanggotaan negara tersebut sebagai hukuman atas kudeta.