Pemerintahan Prancis Runtuh akibat Mosi Tidak Percaya, Presiden Macron Didesak Lengser
loading...
Mosi tidak percaya oleh Parlemen telah menggulingkan pemerintahan Prancis yang dipimpin PM Michel Barnier. Sekarang, Presiden Emmanuel Macron didesak lengser. Foto/via CBS19
A
A
A
PARIS - Sebuah gerakan mosi tidak percaya yang diluncurkan para anggota Parlemen Prancis telah menggulingkan Perdana Menteri (PM) Michel Barnier yang baru tiga bulan menjabat. Tergulingnya PM Barnier otomatis pemerintahannya juga runtuh.
Ini menandai langkah bersejarah yang semakin menjerumuskan negara Eropa itu ke dalam kekacauan politik. Sekarang, para anggota Parlemen mendesak Presiden Emmanuel Macron lengser dan dilakukan pemilihan presiden dini.
Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun, Majelis Nasional atau Parlemen menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa, menyetujui mosi tidak percaya yang telah diusulkan oleh kubu sayap kiri yang keras dan didukung oleh kubu sayap kanan pimpinan Marine Le Pen.
Penggulingan cepat PM Barnier dari jabatannya terjadi setelah Pemilu Parlemen dadakan musim panas ini yang mengakibatkan Parlemen yang tidak memiliki mayoritas suara dan tidak ada satu partai pun yang memiliki suara mayoritas serta kubu sayap kanan memegang kunci kelangsungan hidup pemerintah.
Presiden Emmanuel Macron sekarang memiliki pilihan yang tidak mengenakkan untuk memilih pengganti yang layak dengan sisa masa jabatan presidennya lebih dari dua tahun.
Majelis Nasional memperdebatkan mosi yang diajukan oleh kubu sayap kiri dalam kebuntuan mengenai anggaran penghematan tahun depan, setelah PM Barnier pada hari Senin memaksakan rancangan undang-undang (RUU) pembiayaan jaminan sosial tanpa pemungutan suara.
Dengan dukungan kubu sayap kanan, mayoritas 331 anggota Parlemen di majelis yang beranggotakan 577 orang memilih untuk menggulingkan pemerintah.
Ketua Majelis Nasonal Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus "mengajukan pengunduran dirinya" kepada Macron dan menyatakan sidang ditutup.
Macron terbang kembali ke Paris tepat sebelum pemungutan suara setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan tiga harinya ke Arab Saudi, yang tampaknya ingin menjauh dari krisis politik dalam negeri.
Ini menandai langkah bersejarah yang semakin menjerumuskan negara Eropa itu ke dalam kekacauan politik. Sekarang, para anggota Parlemen mendesak Presiden Emmanuel Macron lengser dan dilakukan pemilihan presiden dini.
Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun, Majelis Nasional atau Parlemen menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa, menyetujui mosi tidak percaya yang telah diusulkan oleh kubu sayap kiri yang keras dan didukung oleh kubu sayap kanan pimpinan Marine Le Pen.
Baca Juga :
Pemerintahan Prancis bisa Runtuh Pekan Ini
Penggulingan cepat PM Barnier dari jabatannya terjadi setelah Pemilu Parlemen dadakan musim panas ini yang mengakibatkan Parlemen yang tidak memiliki mayoritas suara dan tidak ada satu partai pun yang memiliki suara mayoritas serta kubu sayap kanan memegang kunci kelangsungan hidup pemerintah.
Presiden Emmanuel Macron sekarang memiliki pilihan yang tidak mengenakkan untuk memilih pengganti yang layak dengan sisa masa jabatan presidennya lebih dari dua tahun.
Majelis Nasional memperdebatkan mosi yang diajukan oleh kubu sayap kiri dalam kebuntuan mengenai anggaran penghematan tahun depan, setelah PM Barnier pada hari Senin memaksakan rancangan undang-undang (RUU) pembiayaan jaminan sosial tanpa pemungutan suara.
Dengan dukungan kubu sayap kanan, mayoritas 331 anggota Parlemen di majelis yang beranggotakan 577 orang memilih untuk menggulingkan pemerintah.
Ketua Majelis Nasonal Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus "mengajukan pengunduran dirinya" kepada Macron dan menyatakan sidang ditutup.
Macron terbang kembali ke Paris tepat sebelum pemungutan suara setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan tiga harinya ke Arab Saudi, yang tampaknya ingin menjauh dari krisis politik dalam negeri.
Lihat Juga :
