Hadiri Parade Senjata Korut, Komitmen China atas Resolusi DK PBB Dipertanyakan

SEOUL - China berulang kali mengatakan bahwa mereka mematuhi rentetan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) di bawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Tetapi Beijing tanpa ragu mengirim delegasi yang dipimpin anggota Politbiro Partai Komunis China (PKC) Li Hongzhong ke Pyongyang untuk menghadiri parade yang menampilkan rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17 dan Hwasong-18. Kedua rudal itu dilarang di bawah sanksi PBB.

“Dalam mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB, China selalu memenuhi kewajiban internasionalnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning sebelumnya. Namun, partisipasi delegasi China dalam parade "Hari Kemenangan" Korea Utara yang memamerkan rudal nuklir telah mengejutkan komunitas internasional.

Kehadiran delegasi Beijing tersebut dipandang sebagai dukungan China—salah satu anggota tetap DK PBB—terhadap Korea Utara, di saat Pyongyang telah membelanjakan uangnya dalam program senjata yang melanggar hukum.



Parade "Hari Kemenangan" telah digelar di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang, pada 27 Juli lalu.

Selain itu, pertunjukan kekuatan militer oleh Korea Utara terjadi di saat Semenanjung Korea berada di tengah-tengah ketegangan yang meningkat. Tahun ini saja, Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba senjata, termasuk ICBM Hwasong-18.

Rudal berkemampuan nuklir dilarang di bawah resolusi DK PBB, yang telah diadopsi dengan dukungan China dan Rusia.

Mengutip laporan AP, Senin (7/8/2023), DK PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara setelah negara terisolasi tersebut melakukan ledakan uji coba nuklir pertamanya di tahun 2006. Sejak itu, selama bertahun-tahun, DK PBB mengeluarkan 10 sanksi terhadap Korea Utara, yang semuanya mendapat dukungan dari China dan Rusia.

Setelah perang Ukraina pecah tahun lalu, China dan Rusia telah dituduh oleh Amerika Serikat dan para sekutu Barat-nya sebagai dua negara yang melindungi Korea Utara dari tindakan DK PBB.