PM Hongaria Viktor Orban: Uang Barat Menjaga Ukraina Tetap Hidup

Sabtu, 29 Juli 2023 - 06:01 WIB
loading...
PM Hongaria Viktor Orban:...
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Foto/REUTERS
A A A
BUDAPEST - Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyatakan Ukraina bukan negara yang sepenuhnya berdaulat, karena bergantung pada sumbangan Barat untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Dia yakin, AS yang menentukan apakah bantuan itu akan berlanjut. “Orang Amerika dapat menarik banyak uang dengan segala macam manipulasi keuangan, tetapi euro adalah cerita yang berbeda, itu tidak cocok untuk itu,” ujar Orban pada Jumat, dalam wawancara dengan radio negara bagian Kossuth.

Meskipun benar bahwa Ukraina paling menderita akibat permusuhan, perdana menteri menambahkan, ketergantungan negara berarti konflik tidak dapat disebut Ukraina.

Menurut dia, negara yang tidak dapat membayar biayanya menyerahkan kedaulatan kepada donor.

“Ukraina sudah kehabisan kekuatan. Satu-satunya hal yang membuat Ukraina tetap hidup adalah uang Barat,” papar PM.



Brussel sekarang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada negara-negara anggotanya, termasuk Hongaria, menurut pemimpin negara itu, menyebut dukungan blok tersebut terhadap Kiev sebagai salah satu faktor di balik kekurangan keuangan.

Orban mengharapkan pergeseran di Washington dapat terjadi tahun depan, di tengah pemilihan presiden mendatang.

“Di Eropa, opini publik menekan politisi untuk mencari perdamaian, karena dalam demokrasi, keinginan rakyat dan kebijakan kepemimpinan tidak dapat bertentangan satu sama lain dalam jangka panjang," ungkap dia.

Dia menegaskan kembali dukungan Budapest untuk pembicaraan damai.

Uni Eropa telah kehilangan kesempatan untuk "melokalkan" konflik yang sedang berlangsung seperti yang dilakukan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dengan krisis sebelumnya pada tahun 2014, menurut dia.

Anggota blok 27 negara menderita secara ekonomi setelah mendukung kampanye yang dipimpin AS untuk menghukum Rusia dengan sanksi atas konflik Ukraina, fakta yang secara konsisten diangkat oleh Budapest.

Pada tahun 2014, kudeta bersenjata yang didukung Barat di Kiev menggulingkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis dan memperkuat kekuatan nasionalis.

Orang-orang di Crimea kemudian memberikan suara dalam referendum untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia, sementara mereka yang tinggal di Donbass menuntut otonomi.

Kiev bereaksi dengan mengirimkan militernya untuk menghentikan apa yang dilihatnya sebagai pemberontakan di timur, tetapi gagal.

Merkel membantu menegosiasikan apa yang disebut Perjanjian Minsk, yang mengusulkan jalan menuju reintegrasi damai Donbass ke Ukraina.

Dia sejak itu mengakui kesepakatan itu, yang tidak pernah dilaksanakan, dimaksudkan untuk mengulur waktu bagi Ukraina untuk membangun angkatan bersenjatanya dengan bantuan Barat.
(sya)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1144 seconds (0.1#10.140)