Soal Proposal Damai Prabowo, Ini Kata Jubir Kemlu Rusia
loading...
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan proposal perdamaian untuk mengakhiri konflik di Ukraina dalam dialog keamanan Shangri La di Singapura. Foto/BNN Bloomberg
A
A
A
JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia , Maria Zakharova, menyambut baik usulan perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto . Ia pun masih mengingat inisiatif yang sama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami menghormati semua negara, organisasi, bahkan pejabat pemerintah yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian damai krisis Ukraina. Bagaimanapun, setidaknya sudah ada 20 proposal, inisiatif, dan upaya semacam itu," kata Zakharova dalam pesan tertulis yang dibagikan Kedutaan Besar Rusia, Kamis (8/6/2023).
"Saya hanya bicara tentang usulan resmi, tidak termasuk penilaian para ahli," cetusnya.
"Kami ingat inisiatif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang perlunya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan ketahanan pangan," katanya.
Menurut Zakharova, usulan yang disampaikan oleh Prabowo sebetulnya mencerminkan Perjanjian Minsk yang dianggap Rusia telah disabotase oleh Ukraina selama delapan tahun dengan dukungan Barat.
"Kita berbicara tentang gencatan senjata dan penarikan pasukan dan persenjataan dari garis kontak (line of contact). Kenyataannya, pihak Ukraina tidak melakukan keduanya. Mereka justru terus menghancurkan Donbass dan penduduknya," kata Zakharova.
"Lantas, mengapa pula kini Kiev akan bertindak sebaliknya? Menurut saya, hal itu justru menegaskan bahwa, pertama-tama, Kiev memang tidak berniat untuk mengimplementasikan Perjanjian Minsk dan, kedua, itu mengungkapkan sifat terorisme dan ekstremisme rezim Kiev yang sebenarnya. Ideologi ini tidak akan hilang begitu saja," sambung Zakharova.
"Ini bahkan bukan tentang rezim Kiev yang melarang diri mereka sendiri untuk bernegosiasi, tetapi tentang kehadiran ideologi internal yang merasuki semua tokoh di Kiev dan “ditanam” oleh para penasihat Barat mereka," Zakharova melanjutkan.
Di sisi lain, kata Zakharova, referendum ulang di wilayah-wilayah yang baru bergabung dengan Rusia tidak diperlukan karena sudah bersifat final dan tidak dapat direvisi.
"Kami menghormati semua negara, organisasi, bahkan pejabat pemerintah yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian damai krisis Ukraina. Bagaimanapun, setidaknya sudah ada 20 proposal, inisiatif, dan upaya semacam itu," kata Zakharova dalam pesan tertulis yang dibagikan Kedutaan Besar Rusia, Kamis (8/6/2023).
"Saya hanya bicara tentang usulan resmi, tidak termasuk penilaian para ahli," cetusnya.
"Kami ingat inisiatif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang perlunya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan ketahanan pangan," katanya.
Menurut Zakharova, usulan yang disampaikan oleh Prabowo sebetulnya mencerminkan Perjanjian Minsk yang dianggap Rusia telah disabotase oleh Ukraina selama delapan tahun dengan dukungan Barat.
"Kita berbicara tentang gencatan senjata dan penarikan pasukan dan persenjataan dari garis kontak (line of contact). Kenyataannya, pihak Ukraina tidak melakukan keduanya. Mereka justru terus menghancurkan Donbass dan penduduknya," kata Zakharova.
"Lantas, mengapa pula kini Kiev akan bertindak sebaliknya? Menurut saya, hal itu justru menegaskan bahwa, pertama-tama, Kiev memang tidak berniat untuk mengimplementasikan Perjanjian Minsk dan, kedua, itu mengungkapkan sifat terorisme dan ekstremisme rezim Kiev yang sebenarnya. Ideologi ini tidak akan hilang begitu saja," sambung Zakharova.
"Ini bahkan bukan tentang rezim Kiev yang melarang diri mereka sendiri untuk bernegosiasi, tetapi tentang kehadiran ideologi internal yang merasuki semua tokoh di Kiev dan “ditanam” oleh para penasihat Barat mereka," Zakharova melanjutkan.
Di sisi lain, kata Zakharova, referendum ulang di wilayah-wilayah yang baru bergabung dengan Rusia tidak diperlukan karena sudah bersifat final dan tidak dapat direvisi.
Explore More