Soal Proposal Damai Prabowo, Ini Kata Jubir Kemlu Rusia

JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia , Maria Zakharova, menyambut baik usulan perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto . Ia pun masih mengingat inisiatif yang sama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami menghormati semua negara, organisasi, bahkan pejabat pemerintah yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian damai krisis Ukraina. Bagaimanapun, setidaknya sudah ada 20 proposal, inisiatif, dan upaya semacam itu," kata Zakharova dalam pesan tertulis yang dibagikan Kedutaan Besar Rusia, Kamis (8/6/2023).

"Saya hanya bicara tentang usulan resmi, tidak termasuk penilaian para ahli," cetusnya.

"Kami ingat inisiatif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang perlunya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan ketahanan pangan," katanya.

Menurut Zakharova, usulan yang disampaikan oleh Prabowo sebetulnya mencerminkan Perjanjian Minsk yang dianggap Rusia telah disabotase oleh Ukraina selama delapan tahun dengan dukungan Barat.

Baca Juga: Ini Usulan Jitu Indonesia untuk Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

"Kita berbicara tentang gencatan senjata dan penarikan pasukan dan persenjataan dari garis kontak (line of contact). Kenyataannya, pihak Ukraina tidak melakukan keduanya. Mereka justru terus menghancurkan Donbass dan penduduknya," kata Zakharova.

"Lantas, mengapa pula kini Kiev akan bertindak sebaliknya? Menurut saya, hal itu justru menegaskan bahwa, pertama-tama, Kiev memang tidak berniat untuk mengimplementasikan Perjanjian Minsk dan, kedua, itu mengungkapkan sifat terorisme dan ekstremisme rezim Kiev yang sebenarnya. Ideologi ini tidak akan hilang begitu saja," sambung Zakharova.

"Ini bahkan bukan tentang rezim Kiev yang melarang diri mereka sendiri untuk bernegosiasi, tetapi tentang kehadiran ideologi internal yang merasuki semua tokoh di Kiev dan “ditanam” oleh para penasihat Barat mereka," Zakharova melanjutkan.

Di sisi lain, kata Zakharova, referendum ulang di wilayah-wilayah yang baru bergabung dengan Rusia tidak diperlukan karena sudah bersifat final dan tidak dapat direvisi.

Seperti diketahui, 4 wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, dan Kherson memutuskan untuk bergabung dengan Rusia pada September 2022 dalam referendum yang dipandang oleh Ukraina dan Barat tidak sah.

Baca Juga: Rusia Sambut Baik Rencana Perdamaian Indonesia, Ukraina Mencak-mencak

Dikatakan oleh Zakharova, masalah utama dalam konflik di Ukraina adalah rezim Kiev tak hanya enggan berhenti berperang, tetapi juga mendeklarasikan niatnya untuk mengalahkan Rusia di “medan perang”, dan sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan politik dan diplomatik untuk menyelesaikan konflik.

Sekarang, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia itu, penting untuk mengingat kembali larangan yang mereka terapkan sendiri atas negosiasi apa pun dengan Rusia mengenai masalah ini.

Zakharova pun menyerukan agar semua negara dan organisasi yang ingin berkontribusi pada penyelesaian damai memfokuskan upaya mereka secara khusus untuk menangani rezim Kiev dan para sponsor Barat, yang dikatakannya telah menghentikan proses negosiasi pada bulan April 2022 dan terus bertaruh demi memperpanjang konflik.

Hal ini termasuk larangan untuk bernegosiasi dengan Rusia di tingkat legislatif di Ukraina, pasokan senjata, kegiatan terorisme, pernyataan bahwa tidak ada negosiasi, tidak ada perdamaian, hanya ada medan perang. Saran ini juga berlaku untuk semua pihak yang, dengan itikad baik, ingin berkontribusi dalam menyelesaikan konflik ini.

"Rezim Zelensky harus dibujuk untuk berhenti berperang dan duduk di meja perundingan, sementara pihak Barat harus berhenti memompa senjata ke angkatan bersenjata Ukraina, mengirim tentara bayaran, dan melatih militer Ukraina. Ini, dalam pandangan saya, adalah upaya yang baik," demikian kata Zakharova.

Baca Juga: Ukraina Tolak Usulan Perdamaian Indonesia, Sebut Proposal Aneh dan Pro-Rusia